Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2025 - Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil

Sep 10, 2026

Unggah oleh Jacob

Peraturan Bupati Malinau mengatur pedoman pelaksanaan tugas belajar, ujian dinas, serta ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka transformasi dan peningkatan kapasitas berbasis kompetensi. Pengaturan menekankan pelaksanaan yang selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan umum menetapkan definisi para pihak, instansi, serta mekanisme seleksi tugas belajar sebagai dasar penyelenggaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman42

Waktu Membaca1 jam 5 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

SALINAN BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berkualitas, dan kompeten; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalismesumber daya manusia aparatur diperlukan transformasisumber daya manusia aparatur melalui pengembangandan percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dilakukan denganselektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan sertamempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sudah tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangansehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang….. 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Pertanyaan Umum

Apa saja ketentuan umum yang diatur pada awal peraturan ini?

Bab I memuat definisi istilah, termasuk pengertian provinsi, daerah, pemerintah daerah, bupati, sekretaris daerah, perangkat daerah, ASN, tim seleksi tugas belajar, dan PNS.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Jacob