Merawat Kedaulatan Bahasa melalui Standarisasi Kompetensi - Signifikansi Kebijakan UKBI dalam Perspektif Tata Kelola Nasional

Sep 4, 2026

Unggah oleh Jacob

Artikel ini menganalisis signifikansi kebijakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka dalam konteks tata kelola nasional dan upaya penguatan kedaulatan linguistik. Penelitian menggunakan metode campuran dengan analisis konten normatif regulasi dan analisis kuantitatif deskriptif atas data implementasi serta distribusi skor. Temuan menunjukkan keberhasilan mobilisasi massa melampaui target partisipasi tahunan, sementara tingkat rigor pengujian tetap tinggi untuk predikat tertinggi. Hasil menekankan perlunya pemutakhiran regulasi dan penguatan institusional yang koheren agar kedaulatan bahasa terwujud penuh.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Latar belakang bahasa Indonesia dan kebutuhan standarisasi kompetensi

Peran UKBI dalam tata kelola bahasa nasional

ANALISIS KEBIJAKAN UKBI

Pendekatan metode dan kerangka analisis

Regulasi terkait dan dasar normatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian partisipasi dan mobilisasi massa

Rigor pengujian serta distribusi skor

Implikasi ideologis, strategis, dan kebutuhan penguatan institusional

| Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: [https://joecy.org/index.php/joecy](https://joecy.org/index.php/joecy)
[e-mail:](e-mail: journaljoecy@gmail.com)[ ](e-mail: journaljoecy@gmail.com)[journaljoecy@gmail.com](e-mail: journaljoecy@gmail.com) | Faculty of Education University of Pahlawan Tuanku Tambusai ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 36112-36121 | | --- | --- | Merawat Kedaulatan Bahasa melalui Standarisasi Kompetensi: Signifikansi Kebijakan UKBI dalam Perspektif Tata Kelola Nasional Adri Patria1, Mohd. Tasar2, Muammar Qadafi3, Fina Meilinar4 1,2,3,4 Universitas Almuslim Corresponding Author: Adri Patria, Email: [ad.fisipol@gmail.com](ad.fisipol@gmail.com) Published: December, 2025 | ABSTRACT
Artikel ini menganalisis signifikansi kebijakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka dalam kontekstata kelola nasional dan upaya penguatan kedaulatan linguistik. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods), menggabungkan analisis konten normatif terhadap regulasi (Permendikbud No. 70/2016; Permendikbudristek No. 29/2023; Permendikbudristek No. 18/2024) dengan analisis kuantitatif deskriptif data implementasi dan distribusi skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan UKBI telah mencapai keberhasilan signifikan dalam mobilisasi massa, melampaui target partisipasi tahunan sebesar 275% dan mengumpulkan lebih dari 1 juta peserta kumulatif (Badan Bahasa, 2025) . Secara teknis, rigor pengujian terkonfirmasi, dengan predikat tertinggi (Istimewa) yang mensyaratkan kemahiran untuk keperluan keilmiahan, sangat sulit dicapai, bahkan oleh Warga Negara Asing yang teruji. UKBI adalah instrumen ideologis dan strategis yang vital bagi pembentukan modal intelektual bangsa, tetapi memerlukan pemutakhiran regulasi dan penguatan institusional yang koheren untuk mewujudkan kedaulatan bahasa sepenuhnya.
Kata Kunci: Kedaulatan Bahasa, Kebijakan UKBI, Standarisasi Kompetensi
ABSTRACT
This article analyses the significance of the Independent Adaptive Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) policy in the context of national governance and efforts to strengthen linguistic sovereignty. The research uses a mixed-methods approach, combining normative content analysis of regulations (Permendikbud No. 70/2016; Permendikbudristek No. 29/2023; Permendikbudristek No. 18/2024) with descriptive quantitative analysis of implementation data and score distribution. The research results show that the UKBI policy has achieved significant success in mass mobilisation, exceeding the annual participation target by 275% and accumulating over 1 million participants (BPPB, 2025). Technically, the rigour of confirmed testing, with the highest (exceptional) predicate requiring proficiency for scientific purposes, is very difficult to achieve, even by tested Foreign Nationals. UKBI is a vital ideological and strategic instrument for building the nation's intellectual capital, but it requires coherent regulatory updates and institutional strengthening to fully realise language sovereignty.
Keywords: Language Sovereignty, UKBI Policy, Competency Standardisation | | --- | | © The Author(s) . 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | PENDAHULUAN Bahasa Indonesia, sebagai manifestasi politik Sumpah Pemuda 1928, telah diangkat melampaui fungsi komu

Pertanyaan Umum

Apa tantangan yang disorot mengenai predikat tertinggi pada UKBI?

Predikat tertinggi (Istimewa) mensyaratkan kemahiran untuk keperluan keilmiahan dan dinilai sangat sulit dicapai, termasuk oleh warga negara asing yang teruji.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Jacob