Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 - Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sep 4, 2026

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi dan fiskal. Dokumen menyoroti pemulihan pascapandemi, tantangan inflasi global, serta risiko geopolitik yang memengaruhi harga komoditas energi dan pangan. Konsolidasi fiskal 2023 diarahkan lewat optimalisasi pendapatan, spending better, serta pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengganggu fungsi APBN dalam distribusi, stabilisasi, dan alokasi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman258

Waktu Membaca6 jam 37 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

REPUBLIK INDONESIA KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Halaman ini sengaja dikosongkan KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat padawaktunya. Penyusunan dan penyampaian dokumen KEM PPKF ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan dalam Pasal 178 ayat 2 tersebut mewajibkanpemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF selambatnya tanggal 20 Mei tahunsebelumnya, sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen KEM PPKF Tahun 2023 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arahkebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan hargaminyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik inidiperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harusdiwaspadai. Selain dari tren kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, beberaparisiko lain harus diwaspadai secara hati-hati seperti pengetatan kebijakan moneter global, penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomipascapandemi Covid-19. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk itu, tema KEM PPKF Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Pencapaian visi tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh transformasi ekonomiyang sistematis dan terarah. Transformasi ekonomi tersebut meliputi antara lain digitalisasi ekonomi, penguatan sektor pariwisata dan perdagangan, transisi energi, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan berbagai pembangunan infrastruktur strategis semakin mempertegas komitmen Pemerintah untuk menuju Indonesia Maju. Upaya pencapaian visi tersebut juga diperkuat oleh tata kelola keuangan negara yang semakin kredibel, stabilitas sistem keuangan dan posisi strategis yang semakin kuat di mata internasional sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan ASEAN Chairmanship Tahun 2023. Pasca krisis pandemi Covid-19 juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasistruktural. Reformasi struktural ya

Pertanyaan Umum

Apa tema utama KEM PPKF Tahun 2023?

Tema KEM PPKF Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Mengapa konsolidasi fiskal perlu dilakukan pada tahun 2023?

Konsolidasi fiskal diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan mendukung pencapaian konsolidasi fiskal di tahun 2023 melalui langkah-langkah reformasi fiskal.

Langkah apa saja yang disebut untuk konsolidasi fiskal 2023?

Konsolidasi fiskal ditempuh melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Taylor Morgan