Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2021 - Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau

Sep 4, 2026

Unggah oleh Aurora

Peraturan Wali Kota Lubuklinggau menetapkan pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengganti biaya akibat tidak tersedianya rumah jabatan/rumah dinas. Ketentuan memuat definisi, tujuan peningkatan kesejahteraan, sumber pembiayaan dari APBD dan penganggaran tahunan sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran tunjangan ditetapkan berbeda untuk pimpinan DPRD dan anggota, serta dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan. Peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman5

Waktu Membaca8 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Peraturan Wali Kota Lubuklinggau

Ketentuan Umum

Bab II - Sumber Biaya

Bab III - Besaran Tunjangan

# WALI KOTA LUBUKLINGGAUPROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG # TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang :a. bahwa dengan belum tersedianya rumah jabatan danrumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau,perlumemberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaLubuklinggau; b. bahwa dengan adanya pergantian susunan anggotaDPRD Kota Lubuklinggau sesuai dengan hasil pemilihanLegislatif Tahun 2019 maka perlu menetapkan kembaliTunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau; C. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan PeraturanWali Kota tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaLubuklinggau; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 5.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017Nomor 7); 7. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentangKedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota LubuklinggauTahun 2016 Nomor 3); MEMUTUSKAN Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGANPERUMAHANPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU BABI KETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.Kota adalah Kota Lubuklinggau. 2.Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau. 3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaLubuklinggau. 5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketuadan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah KotaLubuklinggau. 6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merekayang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRDdan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan. 7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD KotaLubuklinggau. 8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD KotaLubuklinggau. 9.Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepadaPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsetiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjaPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutmya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau yangditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau ## Pasal 2 Pem

Pertanyaan Umum

Apa tujuan pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD?

Untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan rumah jabatan/rumah dinas.

Dari mana sumber pembiayaan tunjangan perumahan DPRD?

Berasal dari APBD Kota Lubuklinggau dan dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Berapa besaran tunjangan perumahan yang ditetapkan?

Tunjangan ditetapkan: Ketua Rp.30.000.000/bulan, Wakil-wakil Ketua Rp.29.000.000/bulan, dan anggota Rp.19.000.000/bulan.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Aurora