DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN - TAHUN 2025

Aug 29, 2026

Unggah oleh Terk

Daftar ini memuat jenis-jenis usulan informasi yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2025, beserta dasar hukum pengecualian menurut Undang-Undang dan peraturan terkait. Setiap kategori informasi dijelaskan konsekuensi atau pertimbangannya bagi publik, misalnya menjaga rahasia pribadi pegawai, menghindari penyalahgunaan identitas rekening, mencegah persaingan usaha tidak sehat, serta menutup risiko tindak kriminal dan peretasan akses. Dokumen juga mencantumkan jangka waktu pengecualian, seperti tidak terbatas atau selama persetujuan diberikan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman6

Waktu Membaca9 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Daftar usulan informasi yang dikecualikan

Informasi terkait kepegawaian dan dokumen pribadi

Informasi pengadaan barang/jasa dan prosesnya

Informasi keuangan dan hasil pemeriksaan

Informasi pelaporan harta kekayaan pejabat

Informasi akses dan keamanan sistem/jaringan

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 | No. | Informasi
(berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Nama Dokumen (Dokumen letak Informasitertentu yang akan dikecualikan) | Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan UndangUndang | Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik
(Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya) | | Jangka waktu (disebutkan jangkawaktunya dalambentuk
bulan/tahun) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | Dibuka | Ditutup | | | 1 | Daftar riwayat hidup | Daftar Riwayah Hidup (DRH) , (Nomor Rekening pegawai) | - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h
- UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai | Menjaga rahasia
pribadi pegawai | Selama pegawaitidak memberikan persetujuan | | 2. | Surat-surat/memo/
memorandum/nota
dinas/disposisi yang
sifatnya rahasia | Nota dinas/Disposisi (hasil dari disposisi pimpinan) | - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i | Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Memperlancar proses pelaksanaan tugasdan fungsi lembaga | Tidak Terbatas | | 3. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Dokumen Kontrak | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j
• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesankebijakan karenaadanya pengungkapan premature | Menimbulkan persaingan sehat dalam prosespengadaan
barang/ jasa | Tidak Terbatas | | 4. | Dokumen Kontrak | Dokumen Kontrak | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf i dan j
• UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan | Muncul persainganyang tidak sehat | Muncul persainganyang sehat | Tidak Terbatas | | | | | Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23
• Perpres Nomor 54
Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5. | Dokumen penawaran penyedia barang/jasa | Dokumen Kontrak | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j
• Perpres No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa | Apabila dibuka dan diberikandapatmengganggu perlindungan dari persaingan usahatidak sehat | Muncul persainganyang sehat | Sampai denganproses selesai | | 6. | Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita AcaraPenjelasanPekerjaan (Aanwijzing), evaluasi penawaran/ kualifikasi/hasillelang | Dokumen Kontrak | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j
• Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan
perubahannya Pasal 6 Huruf b | Apabila dibuka dandiberikandapat mengganggu perlindungan dari persaingan usahatidak sehat | Muncul persainganyang sehat | Sampai denganproses selesai | | 7. | Prosespenyelesaian pengadaanbarang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding | Dokumen Kontrak | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j
• Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan
perubahannya Pasal 6 Huruf b | Apabila dibuka dandiberikandapatmengganggu perlindungan dari persaingan usahatidak sehat | Muncul persaingan yang sehat | Sampai denganproses selesai | | 8. | Data pendukung hasil
pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan SPP, SPM, SP2D | Surat Pertanggungjawaban (SPJ) | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j
• UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28 Pasal 40 | Informasi terkaitdengan identitas rekening orang | Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab | 20 Tahun | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9. | Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP) | Laporan Hasil Pemeriksaan | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf a dan i
• Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas | Penyalahgunaan pihaklain | Dapat mengandung informasi rahasia institusi / merugikaninstitusi | Ti

Pertanyaan Umum

Informasi apa saja yang dikecualikan terkait kepegawaian dan dokumen pribadi?

Daftar mencakup usulan seperti daftar riwayat hidup (DRH) dan surat/memo/disposisi yang sifatnya rahasia. Pengecualian didasarkan pada ketentuan UU yang mengutamakan perlindungan rahasia pribadi serta dampak pada pelaksanaan tugas lembaga.

Mengapa dokumen pengadaan barang/jasa dikecualikan dari akses publik?

Dokumen seperti HPS, dokumen kontrak, dokumen penawaran, serta dokumen pendukung dan proses penyelesaian dapat dikecualikan karena berpotensi menimbulkan penilaian tidak objektif atau mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat. Konsekuensi yang disebutkan antara lain tetap menjaga persaingan sehat dalam proses pengadaan.

Berapa lama pengecualian berlaku untuk setiap kategori informasi?

Jangka waktu pengecualian dicantumkan per jenis informasi, misalnya tidak terbatas atau sampai dengan proses selesai, serta selama pejabat memberikan persetujuan untuk kategori tertentu seperti LHKPN. Ada juga yang disebut 20 tahun untuk informasi keuangan tertentu.

Aug 29, 2026

Unggah oleh Terk