[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-229971-113":53,"doc-detail-229971-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","legal-sanctions-for-civil-servants-who-skip-work","Sanksi Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Bolos Kerja","","Penelitian ini membahas pengaturan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor (bolos kerja) dengan menekankan aspek disiplin dan kepatuhan terhadap norma hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil kajian menegaskan bahwa PNS sebagai unsur aparatur negara wajib menjadi teladan serta menjalankan kode etik dan kode perilaku. Pelaksanaan fungsi pelayanan publik juga harus selaras dengan ketentuan UU serta PP mengenai pembinaan jiwa korps dan disiplin PNS.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/legal-sanctions-for-civil-servants-who-skip-work/229971/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/legal-sanctions-for-civil-servants-who-skip-work/229971.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Rowan","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-02","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",5,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa tujuan penelitian mengenai bolos kerja bagi Pegawai Negeri Sipil?","Question",{"text":110,"@type":111},"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Metode penelitian apa yang digunakan dalam studi ini?",{"text":115,"@type":111},"Studi menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi peraturan dan literatur terkait).",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Dasar aturan apa yang disebut untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS?",{"text":119,"@type":111},"Penelitian menandai kewajiban menjalankan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2004, serta ketentuan disiplin dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},229971,1789045641,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},1099514067415,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/100002539d78ffe74a7?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1779092875211072502","Sanksi Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Bolos Kerja  \nKiki Rizki Febrian, SuwariAkhmaddhian  \nFakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia  \n[Email](Email : kikirizki@gmail.com)[ :](Email : kikirizki@gmail.com)[ kikirizki@gmail.com](Email : kikirizki@gmail.com)  \nAbstract  \nThe purpose of this study is to find out how to regulate sanctions for civil servants who do not enter the office. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's [behavior. data](behavior. data) collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are Civil Servants are elements of the state apparatus, public servants, and public servants who must be a good role model for the community in the behavior, actions and adherence to applicable laws and regulations. To maintain dignity and honor, Civil Servants must carry out the code of ethics and code of conduct as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus5 and Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps of Soul Development and Civil Servant Code of Ethics. Civil Servants have the function and task of implementing public policies in accordance with statutory provisions, professional and quality public services, and national glue and unity.  \nKeywords: sanctions; absent from work; discipline; government employees.  \nAbstrak  \nTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studidokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaanbacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Pegawai Negeri Sipil adalahunsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagimasyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga martabat dan kehormatan, Pegawai Negeri Sipil harus menjalankan kodeetik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan perekat dan pemersatu bangsa.  \nKata Kunci : sanksi; tidak masuk kerja; displin; pegawai negeri sipil.  \nPENDAHULUAN  \nPegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan danketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga martabat dan kehormatan, Pegawai Negeri Sipil harus menjalankan kode etik dan kode perilakusebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  \nPegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan perekat dan pemersatu bangsa. Adapun salah satu kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah kewajiban untuk menaati segala ketentuan perat","cbCailB7umaFDThL","https://ap.wps.com/l/cbCailB7umaFDThL","pdf",193318,9,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Latar belakang dan konsep PNS\n## Rumusan masalah\n# Metode Penelitian\n## Pendekatan yuridis normatif\n## Studi kepustakaan","[{\"question\":\"Apa tujuan penelitian mengenai bolos kerja bagi Pegawai Negeri Sipil?\",\"answer\":\"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor.\"},{\"question\":\"Metode penelitian apa yang digunakan dalam studi ini?\",\"answer\":\"Studi menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi peraturan dan literatur terkait).\"},{\"question\":\"Dasar aturan apa yang disebut untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS?\",\"answer\":\"Penelitian menandai kewajiban menjalankan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2004, serta ketentuan disiplin dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.\"}]","Sanksi Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Bolos Kerja | PDF",14]