[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-638819-113":53,"doc-detail-638819-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","legal-review-paper-comparative-study-of-the-position-of-presidential-decrees-at-the-time-of-a-hamid-s-attamimis-dissertation-and-at-the-enactment-of-law-no-12-of-2011","MAKALAH TINJAUAN HUKUM - PERBANDINGAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN PADA SAAT PENYUSUNAN DISERTASI OLEH A. HAMID S. ATTAMIMI DENGAN PADA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","","Makalah tinjauan hukum membahas perbandingan kedudukan Keputusan Presiden dalam pengaturan hukum Indonesia, dengan fokus pada perbedaan situasi saat penyusunan disertasi A. Hamid S. Attamimi dan saat berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Uraian diawali dengan latar belakang historis penggunaan Keputusan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk batasan pengertian dari ketetapan MPRS serta perdebatan mengenai ruang lingkup materi yang dapat diatur. Pembahasan diarahkan pada analisis hierarki peraturan dan dasar sumber kewenangan.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/legal-review-paper-comparative-study-of-the-position-of-presidential-decrees-at-the-time-of-a-hamid-s-attamimis-dissertation-and-at-the-enactment-of-law-no-12-of-2011/638819/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/legal-review-paper-comparative-study-of-the-position-of-presidential-decrees-at-the-time-of-a-hamid-s-attamimis-dissertation-and-at-the-enactment-of-law-no-12-of-2011/638819.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"SANS","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-11-09","2026-10-22",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":71},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa latar belakang utama pembahasan mengenai Keputusan Presiden dalam makalah ini?","Question",{"text":109,"@type":110},"Makalah ini menelusuri peranan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk praktik historis dan dampaknya dalam perubahan kebijakan. Uraian juga menempatkan Keputusan Presiden dalam konteks batasan pengertian menurut ketetapan MPRS.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Bagaimana pertanyaan penelitian dirumuskan dalam makalah ini?",{"text":114,"@type":110},"Makalah merumuskan dua permasalahan pokok: (1) kedudukan Keputusan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan disertasi A. Hamid S. Attamimi, dan (2) kedudukan Keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Mengapa timbul perdebatan mengenai materi yang dapat diatur dengan Keputusan Presiden?",{"text":118,"@type":110},"Makalah menyinggung perdebatan tentang apakah Keputusan Presiden seharusnya mengatur suatu hal, apakah boleh/tidak boleh mengatur materi tertentu, serta apakah Keputusan Presiden yang memuat aturan terus menerus dapat berdiri sendiri atau merupakan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},638819,1792699974,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":71,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141,"preview_page_count":80,"preview_urls":142},962090760505,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_155a257f0dc6eb9ab79c44ca47cae57d","MAKALAH TINJAUAN HUKUM  \nPERBANDINGAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN  \nPADA SAAT PENYUSUNAN DISERTASI OLEH A. HAMID S. ATTAMIMI DENGAN PADA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  \nNOMOR 15 TAHUN 2019  \nDisusun oleh  \nARI PRASETYO, S.H.  \nPerancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda  \nBIRO HUKUM  \nKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  \nDesember 2020  \nDAFTAR ISI  \nDaftar Isi 1  \nA. Latar Belakang 2  \nB. Perumusan Masalah 4  \nC. Pembahasan 5  \n1. Kedudukan Keputusan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang- 8  \nundangan berdasarkan Disertasi A. Hamid S. Attamimi  \n2. Kedudukan Keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 10  \nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangansebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019  \nD. Penutup 15  \n1. Kesimpulan 15  \n2. Saran 16  \nDaftar Pustaka 17  \nA. Latar Belakang  \nDisertasi ini disusun oleh A. Hamid S. Attamimi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Indonesia yang dipertahankan di hadapan sidang terbuka senat guru besar Universitas Indonesia dibawah pimpinan Prof. Dr. Sujudi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 1990. Dalam disertasi tersebut A. Hamid S. Attamimi menguraikan mengenai peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalampenyelenggaraan pemerintahan negara, suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV.  \nDalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia banyak sekali peristiwa penting yang menentukan perjalan hidup Rakyat, bangsa dan Negara RI yang ditetapkan dalambentuk Keputusan (yang diambil oleh) Presiden. Hal-hal yang menentukan dalamperjalanan kehidupan kenegaraan Indonesia dituangkan antara lain dalam kebijaksanaanpengaturan yang menggunakan bentuk Keputusan Presiden atau yang semacam denganitu namun dengan nama lain. 1  \nHal itu bukan hanya terjadi dalam kurun pertama masa berlakunya UUD 1945 (1945-1949), melainkan juga dalam bagian pertama dari kurun waktu kedua berlakunya (atau berlakunya kembali) UUD 1945 (1959-1965) dan dalam bagian kedua kurun waktu tersebut, yakni dari tahun 1966 sampai sekarang. 2  \nBeberapa Keputusan Presiden dan keputusan atau penetapan dari Presidendalam bentuk lain yang serupa itu memainkan peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, baik dalam rangka menggariskan kebijaksanaan baru maupun  \n1 A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm 1.  \n2 Ibid, hlm 1.  \ndalam rangka mengubah kebijaksanaan yang ada. Keputusan-keputusan Presiden tersebut mempunyai keleluasaan-keleluasaan yang memberikan jangkauan yang jauh di bidang penyelenggaraan pemerintahan Negara. 3  \nKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 dalam lampirannya memberikan batasan pengertian bahwa Keputusan Presiden ialahberisi keputusan yang bersifat khusus (einmahlig), adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah. Namun dalam kenyataan terjadi bahwa Keputusan Presiden dapatsaja merupakan keputusan yang berlaku umum dan terus menerus, dauerhaftig (yaknitidak einmahlig), dapat juga tidak untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasaryang bersangkutan, tidak untuk melaksanakan TAP MPR dalam bidang eksekutif, jugatidak untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah. 4  \nNamun demikian, UUD 1945 dalam rumusan ketentuan-ketentuannya sama sekali tidak menyingung tentang Keputusan Presiden, meskipun dalam Batang Tubuhnya nampak dengan jelas bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dari Penjelasan diketahui pula bahwa Presiden ialah Penyelenggara Tertinggi Pemerintah Negara, sehingga karena itu menurut UUD 1945 Presiden mempunyai kedudukan yang sentral dalam Sistem Pemerintahan Neg","cbCais2pselbennq","https://ap.wps.com/l/cbCais2pselbennq","pdf",721093,19,"Indonesian","# Daftar Isi\n## A. Latar Belakang\n## B. Perumusan Masalah\n## C. Pembahasan\n### 1. Kedudukan Keputusan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Disertasi A. Hamid S. Attamimi\n### 2. Kedudukan Keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019\n## D. Penutup\n## 1. Kesimpulan\n## 2. Saran\n## Daftar Pustaka","[{\"question\":\"Apa latar belakang utama pembahasan mengenai Keputusan Presiden dalam makalah ini?\",\"answer\":\"Makalah ini menelusuri peranan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk praktik historis dan dampaknya dalam perubahan kebijakan. Uraian juga menempatkan Keputusan Presiden dalam konteks batasan pengertian menurut ketetapan MPRS.\"},{\"question\":\"Bagaimana pertanyaan penelitian dirumuskan dalam makalah ini?\",\"answer\":\"Makalah merumuskan dua permasalahan pokok: (1) kedudukan Keputusan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan disertasi A. Hamid S. Attamimi, dan (2) kedudukan Keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.\"},{\"question\":\"Mengapa timbul perdebatan mengenai materi yang dapat diatur dengan Keputusan Presiden?\",\"answer\":\"Makalah menyinggung perdebatan tentang apakah Keputusan Presiden seharusnya mengatur suatu hal, apakah boleh/tidak boleh mengatur materi tertentu, serta apakah Keputusan Presiden yang memuat aturan terus menerus dapat berdiri sendiri atau merupakan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.\"}]","MAKALAH TINJAUAN HUKUM - PERBANDINGAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN PADA SAAT PENYUSUNAN DISERTASI OLEH A. HAMID S. ATTAMIMI DENGAN PADA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PDF",29,[143,147,151,155],{"page_no":71,"url":144,"width":145,"height":146},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/88d24f01785745ad17d407e24bf93c01.webp",983,1272,{"page_no":74,"url":148,"width":149,"height":150},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/ad99d3616e39489ab9ebe5e9246d6064.webp",982,1270,{"page_no":77,"url":152,"width":153,"height":154},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/8c1e1ed48424c5c656a63549ae29a430.webp",981,1269,{"page_no":80,"url":156,"width":157,"height":158},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/5acfaa5a748e07d46f448082fa17c839.webp",980,1268]