Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan Wisatawan - Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Studi Kasus di Coconut Island Pantai Carita

Sep 10, 2026

Unggah oleh Riley

Peristiwa kecelakaan wisata di berbagai daerah, termasuk Coconut Island Pantai Carita, memperlihatkan kelemahan sistem perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Penelitian ini mengkaji kebijakan, implementasi, serta sinergi antarpemangku kepentingan dalam memberi jaminan keselamatan dan kepastian hukum. Penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi menunjukkan perlindungan belum maksimal akibat keterbatasan sarana prasarana keselamatan, belum adanya prosedur tetap penanganan insiden, dan minimnya edukasi sistematis, sehingga diperlukan komitmen pengelola, peran Balawista dan kepolisian, serta pengawasan pemerintah yang ketat.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman11

Waktu Membaca17 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar belakang pariwisata dan kebutuhan perlindungan hukum

Keselamatan wisatawan sebagai isu mendesak

Kondisi di Provinsi Banten dan data kejadian kecelakaan wisatawan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESELAMATAN WISATAWANDITINJAU DARI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Coconut Island Pantai Carita) Ade Ervin1, Hasnah Aziz2, Edi Mulyadi3 Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118 [Email](Email :1 ade.ervin@unis.ac.id)[ :](Email :1 ade.ervin@unis.ac.id)[1](Email :1 ade.ervin@unis.ac.id)[ ade.ervin@unis.ac.id](Email :1 ade.ervin@unis.ac.id) [Email](Email :2 hasnah.aziz@unis.ac.id)[ :](Email :2 hasnah.aziz@unis.ac.id)[2](Email :2 hasnah.aziz@unis.ac.id)[ hasnah.aziz@unis.ac.id](Email :2 hasnah.aziz@unis.ac.id) [Email](Email :3 edi.mulyadi@unis.ac.id)[ :](Email :3 edi.mulyadi@unis.ac.id)[3](Email :3 edi.mulyadi@unis.ac.id)[ edi.mulyadi@unis.ac.id](Email :3 edi.mulyadi@unis.ac.id) Abstrak Peristiwa-peristiwa kecelakaan wisata yang terjadi di berbagai daerah, termasuk dikawasan Coconut Island, Pantai Carita, menunjukkan masih lemahnya sistemperlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan, implementasi, dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan keselamatan dan kepastian hukum bagi wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi keselamatan wisatawan saatberaktifitas dapat dilakukan, dan Faktor apa saja yang dapat melatar belakangi perlindungan hukum tersebut, untuk menganalisa Siapa saja yang berkewajibanmelaksanakan perlindungan bagi wisatawan, dan bagaimana prosesnya dan untuk menganalisa bagaimana proses penyelesaian masalah yang terjadi dan pemenuhankewajiban pengelola objek wisata terhadap hak wisatawan sesuai undang-undang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan wisatawan belum dilaksanakan secara maksimal. Minimnya sarana dan prasarana keselamatan, ketiadaan prosedur tetap penanganan insiden, serta belum adanyaedukasi sistematis bagi wisatawan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan komitmen pengelola, peranaktif Balawista dan kepolisian, serta pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaminkeselamatan wisatawan secara utuh. Kata Kunci : Keselamatan wisatawan, perlindungan hukum, kepariwisataan, konsumen, Coconut Island Abstrak Incidents of tourism-related accidents occurring in various regions, including in the Coconut Island area and Carita Beach, reveal the weakness of the legal protection system that should guarantee the rights of tourists as consumers of tourism services. In this context, it is important to examine the extent to which policies, implementation, and synergy among stakeholders provide safety guarantees and legal certainty for tourists. This research aims to analyze how legal protection for tourist safety can be implemented, what factors underlie such protection, who holds the responsibility for ensuring tourist protection, and how the process works. It also seeks to examine how problem resolution is handled and how tourism site managers fulfill their obligations regarding tourist rights, in accordance with Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, field observations, and documentation. The research findings show that legal protection for tourist safety has not been implemented optimally. The lack of safety facilities and infrastructure, the absence of standard incident response procedures, and the lack of systematic education for tourists indicate a gap between regulations and on-site practices. Therefore, there is a need for increased commitment from touris

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi keselamatan wisatawan?

Penelitian bertujuan menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi keselamatan wisatawan, faktor yang melatarbelakangi perlindungan tersebut, pihak yang berkewajiban melaksanakan, serta proses pemenuhan kewajiban pengelola objek wisata terhadap hak wisatawan.

Bagaimana metode penelitian yang digunakan?

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Apa temuan utama terkait pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan wisatawan?

Perlindungan hukum terhadap keselamatan wisatawan belum dilaksanakan secara maksimal karena minimnya sarana dan prasarana keselamatan, belum ada prosedur tetap penanganan insiden, serta belum adanya edukasi sistematis bagi wisatawan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Riley