PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN KEPOLISIAN YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) SEBAGAI STRATEGI PENGUNGKAPAN KEJAHATAN NARKOBA - Studi Kasus di Polresta Malang

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan kepastian perlindungan hukum bagi informan kepolisian saat mengungkap tindak pidana narkotika. Informan kepolisian tidak termasuk aparatur sipil negara dan bukan bagian dari struktur organisasi Polri, sehingga kedudukannya bersifat sementara dan bergantung pada kebutuhan kepolisian. Rumusan masalah menelaah bentuk perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi dalam penerapan teknik undercover buy. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, dengan temuan bahwa perlindungan cenderung bersifat lisan tanpa surat perintah serta berada di bawah lingkup kepolisian daerah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman23

Waktu Membaca35 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar belakang masalah

Pengertian narkotika dan dasar hukum

Urgensi peran informan dalam penegakan hukum

Rumusan masalah

Metode penelitian

Temuan dan pembahasan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN KEPOLISIAN YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) SEBAGAI STRATEGI PENGUNGKAPAN KEJAHATAN NARKOBA (Studi Kasus di Polresta Malang) Moch Bagus Putra Winata1, Faisol2, Hisbul Luthfi Ashsyarofi3 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono, No 193, Malang 65144, Telepon (0341) 551932 E-mail: [22001021006@unisma.ac.id](22001021006@unisma.ac.id) ABSTRACT This research is motivated by the absence of legal protection for police informantsin revealing narcotics crimes, the role of informants is very important in the process of revealing narcotics crimes. Police informants are not state civil servants, so their existence has no certainty of legal position. Police informants only have temporary jobs that depend on the Police's demand for their services; they are not part of the Police's organizational structure. The formulation of the problem raised is how legal protection and what obstacles are experienced by the police in using the undercover buy technique. This research uses Empirical juridical research method. Based on the research findings, police informants who uncover narcotics crimes only get verbal legal protection from the police without a warrant. In addition, the police who deploy an informant will protect him from prosecution if he goes undercover to make an undercover purchase. The legal defense measures taken against police informants who reveal drug-related offenses are under the purview of the Regional Police. Keywords: Legal Protection, Informant, Police ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap informan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika, peraninforman sangatlah penting dalam proses pengungkapan tindak pidana narkotika. Infroman kepolisian bukanlah aparatur sipil negara, maka keberadaan merekatidak memiliki kepastian kedudukan hukum. Informan kepolisian hanya memilikipekerjaan sementara yang bergantung pada permintaan Polri atas jasa mereka; mereka bukan bagian dari struktur organisasi Polri. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah perlindungan hukum dan kendala apa saja yang dialami pihak kepolisian dalam menggunakan teknik undercover buy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Empiris. Berdasarkan temuan penelitian, informan kepolisian yang mengungkap kejahatan narkotika hanyamendapatkan perlindungan hukum secara lisan dari polisi tanpa surat perintah. 1 Mahasiswa Peogram Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang MochBagus Putra Winata |10976 DINAMIKA ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745 – 9829 Volume 30 Nomor 2 Bulan Januari Tahun 2024, 10976-10999 Selain itu, polisi yang mengerahkan seorang informan akan melindunginya daripenuntutan jika ia melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung. Tindakan pembelaan hukum yang diambil terhadap informan polisi yang mengungkap pelanggaran terkait narkotika di bawah lingkup Kepolisian Daerah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Informan, Kepolisian PENDAHULUAN Narkoba di negera Indonesia sudah menjadi masalah serius yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Narkoba masuk di dalam Negara Indonesia karena diangap sebagai pasar yang menguntungkan untuk bandar pengedar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut sudah menjadi fokus perhatian pemerintah, dengan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa menolak memberikan grasi kepada bandar narkoba dan menerapkan hukuman mati bagi mereka. Untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia dan memberikan efek jera, pemerintah harus mengambil langkah tegas.4 Pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 selanjutnya disebut undang undang narkotika adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis. N

Pertanyaan Umum

Apa latar belakang utama penelitian tentang informan kepolisian pengguna teknik undercover buy?

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kepastian perlindungan hukum bagi informan kepolisian saat mengungkap tindak pidana narkotika, karena kedudukan informan bersifat sementara dan tidak berada dalam struktur Polri.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh informan kepolisian dalam mengungkap kejahatan narkotika?

Temuan penelitian menunjukkan informan hanya mendapatkan perlindungan hukum secara lisan dari pihak kepolisian tanpa surat perintah, termasuk perlindungan terhadap penuntutan saat menjalankan penyamaran untuk pembelian terselubung.

Apa kendala yang dialami pihak kepolisian saat menggunakan teknik undercover buy?

Penelitian membahas kendala dalam penerapan undercover buy, yang berkaitan dengan keterbatasan perlindungan tertulis dan pengaturan kedudukan informan dalam proses pengungkapan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason