[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-228441-113":53,"doc-detail-228441-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","law-enforcement-in-eradicating-online-gambling-crimes-slot-gambling-in-palembang-city","PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (JUDI SLOT) DI KOTA PALEMBANG","","Rumusan masalah penelitian ini membahas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online (judi slot) di Kota Palembang serta kendala yang memengaruhi proses penegakannya. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil menunjukkan penegakan dilakukan melalui upaya penal, termasuk penerapan sanksi pidana dengan ancaman Pasal 303 KUHP lebih berat daripada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU 11/2008. Kendala meliputi kelemahan regulasi, beban kerja dan kompetensi aparat, keterbatasan sarana-prasarana, kebutuhan keterangan ahli untuk bukti elektronik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/law-enforcement-in-eradicating-online-gambling-crimes-slot-gambling-in-palembang-city/228441/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/law-enforcement-in-eradicating-online-gambling-crimes-slot-gambling-in-palembang-city/228441.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"\tCallum ","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-05","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",6,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana judi online (judi slot) di Kota Palembang?","Question",{"text":110,"@type":111},"Penegakan dilakukan melalui upaya penal setelah kejahatan terjadi, dengan penerapan sanksi pidana. Ancaman dalam Pasal 303 KUHP dinyatakan lebih berat daripada ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU 11 Tahun 2008.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Apa saja kendala utama dalam penegakan hukum pemberantasan judi online di Kota Palembang?",{"text":115,"@type":111},"Kendala mencakup kelemahan regulasi dan dualisme persepsi terkait penetapan sanksi, keterbatasan pemahaman aparat di bidang teknologi informasi serta beban kerja penyidik, keterbatasan sarana-prasarana dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Mengapa penggunaan bukti elektronik menjadi persoalan dalam proses penyidikan?",{"text":119,"@type":111},"Karena penerapan UU 11 Tahun 2008 terhadap judi online memerlukan bukti elektronik yang untuk menjelaskannya dibutuhkan keterangan ahli.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},228441,1789025461,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},137451211410,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/2000bb0a9246f588df?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1786362646172706240","PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (JUDI SLOT) DI KOTA PALEMBANG  \nRizky Oktariani 1 2, 3 Sri Suatmiati, 4 Muhammad Yahya Selma  \n1Wiraswasta, [Rizky_oktariani @gmail.com](Rizky_oktariani @gmail.com)  \n2Magister Hukum UM-Palembang, [magisterhukumppsump@gmail.com](magisterhukumppsump@gmail.com)[ ](magisterhukumppsump@gmail.com)3Magister Hukum UM-Palembang, [magisterhukumppsump@gmail.com](magisterhukumppsump@gmail.com)[ ](magisterhukumppsump@gmail.com)4Magister Hukum UM-Palembang, [magisterhukumppsump@gmail.com](magisterhukumppsump@gmail.com)  \nAbstrak  \nRumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalampemberantasan tindak pidana judi online (Judi Slot) di Kota Palembang?; dan 2) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online (Judi Slot) di Kota Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online (Judi Slot) di Kota Palembang dengan upaya penal setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya sebagaimana Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman pidana penjaraberdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya 6 tahun.: 2) Kendala dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online (Judi Slot) di Kota Palembang yaitu Pertama, kendala peraturan perundang-undangan yaitulemahnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sanksi pidana terhadap judi online sehingga menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Kedua, kendala dari aparat penegak hukum yaitu terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada dan kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi. Ketiga, Kendala sarana dan prasarana yang terbatas ditambah jumlahanggaran yang minim menyebabkan sering dialami di lapangan selama proses penyidikan, yaitu Penggunaan bukti elektronik dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap judi online menyebabkan dibutuhkannya keterangan ahli untuk menerangkan bukti elektronik tersebut. Keempat, Keempat, kendala dari masyarakat yang kurang kesadaran hukum karena masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian online dilingkungan tempat tinggalnya, masyarakat hanya pura-pura tidak tahu dan terkesan cuek.  \nKata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Judi, Online (Judi Slot)  \nAbstract  \nThe formulation of the problems in this study are 1) How is law enforcement in eradicating criminal acts of online gambling (gambling slots) in the city of Palembang?; and 2) What are the obstacles in law enforcement in eradicating criminal acts of online gambling (gambling slots) in Palembang City?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law enforcement in eradicating criminal acts of online gambling (gambling slots) in Palembang City with penal measures after a crime has been committed under criminal law, namely criminal sanctions which are a threat to the perpetrators as stated in Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph ( 2) Jo. Article 45 Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. The threat of im","cbCaibR58xF02tDm","https://ap.wps.com/l/cbCaibR58xF02tDm","pdf",240428,20,"Indonesian","# Pendahuluan\n# Rumusan Masalah\n# Metode Penelitian\n# Hasil Penelitian\n## Upaya Penal dan Perbandingan Ancaman Sanksi\n## Kendala Penegakan Hukum","[{\"question\":\"Bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana judi online (judi slot) di Kota Palembang?\",\"answer\":\"Penegakan dilakukan melalui upaya penal setelah kejahatan terjadi, dengan penerapan sanksi pidana. Ancaman dalam Pasal 303 KUHP dinyatakan lebih berat daripada ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU 11 Tahun 2008.\"},{\"question\":\"Apa saja kendala utama dalam penegakan hukum pemberantasan judi online di Kota Palembang?\",\"answer\":\"Kendala mencakup kelemahan regulasi dan dualisme persepsi terkait penetapan sanksi, keterbatasan pemahaman aparat di bidang teknologi informasi serta beban kerja penyidik, keterbatasan sarana-prasarana dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.\"},{\"question\":\"Mengapa penggunaan bukti elektronik menjadi persoalan dalam proses penyidikan?\",\"answer\":\"Karena penerapan UU 11 Tahun 2008 terhadap judi online memerlukan bukti elektronik yang untuk menjelaskannya dibutuhkan keterangan ahli.\"}]","PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (JUDI SLOT) DI KOTA PALEMBANG | PDF",31]