[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-229353-113":53,"doc-detail-229353-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","law-enforcement-against-perpetrators-of-fraud-crime-under-the-mode-of-incorporating-civil-servants-analysis-of-medan-district-court-decision-no-358pidb2023pnmdn","PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 358/PID.B/2023/PN.MDN)","","Penelitian tesis ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan bermodus memasukkan Pegawai Negeri Sipil, dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/PID.B/2023/PN.MDN. CPNS yang mengejar status PNS melalui jalur legal maupun illegal kerap disalahgunakan pelaku melalui pemahaman dan keinginan yang keliru dari masyarakat pelamar. Penelitian bersifat deskriptif, menilai keberhasilan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan CPNS serta menelaah penerapan Pasal 378 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/law-enforcement-against-perpetrators-of-fraud-crime-under-the-mode-of-incorporating-civil-servants-analysis-of-medan-district-court-decision-no-358pidb2023pnmdn/229353/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/law-enforcement-against-perpetrators-of-fraud-crime-under-the-mode-of-incorporating-civil-servants-analysis-of-medan-district-court-decision-no-358pidb2023pnmdn/229353.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Dozel","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-11","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",6,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Bagaimana modus penipuan bermotivasi memasukkan CPNS dilakukan oleh pelaku?","Question",{"text":110,"@type":111},"Pelaku memanfaatkan pemahaman, keinginan, dan cara yang salah dari masyarakat pelamar. Pelaku mengarahkan pihak lain untuk memberikan barang atau membuat utang dengan memakai nama palsu/keadaan palsu, akal cerdik, serta karangan perkataan bohong.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Dasar hukum apa yang digunakan dalam tindak pidana penipuan modus memasukkan pegawai negeri sipil?",{"text":115,"@type":111},"Tindak pidana penipuan modus memasukkan pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 378 KUHP.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Faktor apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 358/PID.B/2023/PN.MDN?",{"text":119,"@type":111},"Majelis Hakim menilai berbagai aspek, termasuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, yang didukung alat bukti serta unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},229353,1789037891,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},962085662650,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_29158cc5080c5b710cf443261637dec0","PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  \n(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN  \nNO. 358/PID.B/2023/PN.MDN)  \nTESIS  \nDiajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum DalamBidang Hukum Pidana  \nOleh:  \nNOVI ANDRIYANTI  \nNPM: 2220010100  \nPROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA  \nUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  \nMEDAN  \nPENGESAHAN TESIS  \nNama : NOVI ANDRIYANTI  \n: 2220010100  \n: Magister Ilmu Hukum  \n: Hukum Pidana  \n: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS  \nMEMASUKKAN PENGAWAI NEGERI SIPIL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  \nMEDAN NO.358/Pid.8/2023/PN. Mdn)  \nPengesahan Tesis  \nMedan, 20 Februari 2025  \nKomisi Pembimbing  \nPembimbing I Pembimbing II  \nDr. ALPI SAHARI S.H., M.Hum Assoc. Prof. Dr. MASITAH  \nDiketahui  \nDirektur Ketua Program Studi  \nSAHARI S.H., M.Hum  \nNPM Program Studi Konsentrasi Judul Tesis  \nPOHAN S.H., M.Hum.  \nProf. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum  \nDr. ALPI  \nPENGESAHAN  \nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  \nBERMODUS MEMASUKKAN PENGAWAI NEGERI SIPIL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  \nMEDAN NO.358/Pid.8/2023/PN. Mdn)  \nNOVI ANDRIYANTI  \nNPM : 2220010100  \nProgran Studi : Magister Ilmu Hukum  \n“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)  \nPada Hari Kamis, 20 Februari 2025”  \nPanitia Penguji  \n1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S. H., M.H 1. ......... .................  \nKetua  \n2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum. 2. ..........................  \nSekretaris  \n3. Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO M.Kn 3   \nAnggota  \nPERNYATAAN  \nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.  \n358/PID.B/2023/PN.MDN)  \nDengan ini penulis menyatakan bahwa :  \n1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.  \n2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.  \n3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.  \n4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulisatau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.  \n5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karyapenulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi - sanksilainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.  \nMedan, April 2025  \nNOVI ANDRIYANTINPM : 2220010100  \nABSTRAK  \nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 358/PID.B/2023/PN.MDN)  \nNOVI ANDRIYANTI  \nNPM: 2220010100  \nCPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut. Pemahaman, keinginan, dan cara yang salah yang dilakukan oleh para masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagaikesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan CPNS. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian","cbCainFr2skehKTd","https://ap.wps.com/l/cbCainFr2skehKTd","pdf",1611729,156,"Indonesian","# Latar Belakang\n## Modus Penipuan pada Penerimaan CPNS\n# Kerangka Teori dan Dasar Hukum\n## Pasal 378 KUHP\n# Metode Penelitian\n## Penelitian Deskriptif\n# Analisis Penegakan Hukum\n## Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas\n## Pertimbangan Hakim dalam Putusan\n# Kesimpulan dan Saran","[{\"question\":\"Bagaimana modus penipuan bermotivasi memasukkan CPNS dilakukan oleh pelaku?\",\"answer\":\"Pelaku memanfaatkan pemahaman, keinginan, dan cara yang salah dari masyarakat pelamar. Pelaku mengarahkan pihak lain untuk memberikan barang atau membuat utang dengan memakai nama palsu/keadaan palsu, akal cerdik, serta karangan perkataan bohong.\"},{\"question\":\"Dasar hukum apa yang digunakan dalam tindak pidana penipuan modus memasukkan pegawai negeri sipil?\",\"answer\":\"Tindak pidana penipuan modus memasukkan pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 378 KUHP.\"},{\"question\":\"Faktor apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 358/PID.B/2023/PN.MDN?\",\"answer\":\"Majelis Hakim menilai berbagai aspek, termasuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, yang didukung alat bukti serta unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP.\"}]","PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 358/PID.B/2023/PN.MDN) | PDF",240]