Undang-Undang Bahasa - Sebuah Instrumen bagi Pembinaan Bahasa dalam Era Globalisasi

Sep 4, 2026

Unggah oleh Violet

Artikel membahas peran dan harapan “Undang-Undang Bahasa” dalam pembinaan bahasa pada era teknologi informasi, dengan fokus pada pasal dan ayat dalam UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009. Kajian menyoroti beratnya tantangan implementasi, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan tertentu. Badan Bahasa mendorong pemangku kepentingan daerah merumuskan regulasi pengendalian bahasa di ruang publik. Artikel juga menekankan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional melalui inisiatif masyarakat dan kepemimpinan dalam forum global.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman24

Waktu Membaca37 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Sumpah Pemuda

Pembahasan

Ketentuan Bab III tentang Bahasa

“UNDANG-UNDANG BAHASA”: SEBUAH INSTRUMEN BAGI PEMBINAAN BAHASA DALAM ERA GLOBALISASI*) E. Zaenal Arifin**) Universitas Indraprasta PGRI [zaenalarifin_48@yahoo.com](zaenalarifin_48@yahoo.com) [zaenalarifin.28@wordspress](zaenalarifin.28@wordspress) ABSTRAK Pasal dan ayat tentang bahasa dan sastra dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24, Tahun 2009 bernuansa sangat penuh harapan dalam pembinaan bahasa masa teknologi informasi ini. Namun, pelaksanaan Pembinaan Bahasa pada Era Globalisasi menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat. Bahkan, pasal dan ayat tertentu dilanggar sendiri oleh seorang presiden yang notabene menandatanganinya sendiri undang-undang tersebut. Badan Bahasa mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk membuat aturan hukum berupa perda, perwako, dan pergub tentang pengendalian bahasa di ruang publik. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional jika dimulai dari masyarakat Indonesia sendiri. Para pemimpin Indonesia harus lebih mencintai bahasanya daripada bahasa asing, dan memainkan peran sebagai bahasa internasional di dalam maupun di luar negeri melaluilembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) . Kata Kunci: Undang-Undang Bahasa, era globalisasi, peraturan daerah, ruang publik, bahasa internasional ABSTRACT Article and section on the language and literature in the Indonesia Language Act 24 of 2009 has a very hopeful nuance in the development of this era of information technology. However, the implementation of Language Development in the Globalization Era faces a very serious challenge. In fact, certain articles and sections are violated by a president who actually signed his own act. The Language Agency invites all stakeholders in the regions to make legal arrangements in the form of district regulation, mayor regulation, and governor regulation on language control in the public sphere. Indonesian can become an international language if started from the people of Indonesia itself. Indonesian leaders should love their language more than foreign languages, and play the role of international language at home and abroad through the United Nations. Key Words: language Act, globalization era, district regulation, public sphere, international languages PENDAHULUAN Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan menandatangani UndangUndang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada bulan Oktober 2009. Jadi, sebenarnya posisi bahasa Indonesia di negeri tercinta ini seharusnya sangat kuat karena ada produk hukum khusus tentang bahasa yang harus diwujudkan oleh semua orang Indonesia dan pemerintah, yaitu UU Nomor 24 , Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Secara garis besar,―Undang-Undang Bahasa‖ terdapat dalam Bab III UURI No. 24/2009, yang terdiri atas 21 pasal, yaitu Pasal 25 hingga Pasal 45, dan terdiriatas 43 ayat. Semua pasal dan ayat dalam ―Undang-Undang Bahasa‖ ini sangat ideal dan penuh harapan yang membanggakan jika dapat dilakukan oleh semua warga Indonesia. Namun, dalam implementasinya terdapat banyak tantangan yang menghambat. PEMBAHASAN Sumpah Pemuda Bab yang mengatur kebahasaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/2009 adalah Bab III tentang Bahasa. Pasal 25, Ayat (1) berbunyi, Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 itu berisi tiga butirkebulatan tekad sebagai berikut. Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah yang satoe, tanah Indonesia. Kedua : Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa yang sa

Pertanyaan Umum

Apa tujuan pembinaan bahasa yang dibahas dalam Undang-Undang Bahasa?

Artikel menjelaskan bahwa pasal dan ayat dalam UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 bernuansa harapan untuk mendukung pembinaan bahasa pada era teknologi informasi.

Tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Bahasa pada era globalisasi?

Pelaksanaan menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat, termasuk adanya pelanggaran terhadap pasal dan ayat tertentu.

Bagaimana pengendalian bahasa di ruang publik didorong oleh Badan Bahasa?

Badan Bahasa mengajak pemangku kepentingan daerah membuat aturan hukum berupa perda, perwako, dan pergub tentang pengendalian bahasa di ruang publik.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Violet