KompensasiASN 2023 - Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Sep 10, 2026

Unggah oleh Rizky

Dokumen KompensasiASN 2023 menetapkan dasar hukum, definisi, serta tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Uraian mencakup pengertian jabatan fungsional, Pegawai ASN, PNS, PPPK, tunjangan fungsional, serta kewenangan pejabat berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dijelaskan pula persyaratan umum pemberian tunjangan, peran PPK dalam keputusan pembayaran, serta ketentuan penetapan bersamaan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman30

Waktu Membaca46 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Dasar Hukum

Undang-Undang dan Peraturan terkait

Definisi

Jabatan Fungsional (JF)

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tunjangan Jabatan Fungsional

Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK

Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Fungsional

Persyaratan pemberian tunjangan

Tindak lanjut setelah Perpres terbit

Delegasi wewenang PPK

Waktu penetapan tunjangan

Muatan keputusan pengangkatan

. FAQ TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Direktorat KompensasiASN 2023 01020304050607 Dasar Hukum Definisi Pembayaran Tunjangan Fungsional Penghentian Pembayaran Tunjangan Fungsional Tugas Bela jar PNS Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat CLTN, PNS Dosen Daft ar is i Pertimbangan Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sip il Negara , Badan Kepegawaian Negara memilikitugas salah satunya menyusun norma , standar , dan prosedur tek nis pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sip il Negara; Perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sip il Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan ja batan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk menjamin kepastian norma , standar , dan prosedur tek nis pelaksanaan pemberian tunjangan ja batan fungsional perlu mengatur tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan ja batan fungsional ; Bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan , Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional suda h t ida k sesuai dengan kebutuhan pengaturan pegawai Aparatur Sip il Negara sehingga perlu diganti ; DASAR 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentangManajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun2020 tentang Gaji dan TunjanganPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Definisi Apa yang di maksudJabatan Fungsional? Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF ada lah sekelompok ja batan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Apa yang di maksud PegawaiAparatur Sipil Negara? Pegawai Aparatur Sip il Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN ada lah pegawai negeri si pil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat o leh peja bat pembinakepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahatau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud Pegawai Negeri Si pil yang PNS? selanjutnya disingkat PNS ada lah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh peja bat pembinakepegawaian untuk mendudukija batan pemerintahan Apa yang dimaksud Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja? Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnyadisingkat PPPK ada lah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan Apa yang dimaksud Tunjangan Jabatan Fungsional? Tunjangan Fungsional ada lah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud Peja bat yang Berwenang? peja bat yang mempunyai kewenanga

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud Jabatan Fungsional (JF)?

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Apa yang dimaksud Tunjangan Jabatan Fungsional?

Tunjangan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapan Pemberian Tunjangan Fungsional ditetapkan?

Pemberian Tunjangan Fungsional ditetapkan bersamaan dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Rizky