Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2025 - Penetapan Kenaikan Gaji Berkala Secara Otomatis Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Sep 10, 2026

Peraturan Bupati Kayong Utara menetapkan kebijakan penyesuaian kenaikan gaji berkala secara otomatis bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Pengaturan ini disusun untuk meningkatkan pelayanan, memperlancar, dan mempercepat proses pemberian kenaikan gaji berkala. Dokumen juga menegaskan perlunya penyesuaian pendelegasian wewenang kepada pejabat agar penetapan keputusan kenaikan gaji berkala otomatis dapat dilaksanakan secara efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan yang dimaksud

SALINAN BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA SECARA OTOMATIS BAGI PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memperlancar, dan mempercepat proses kenaikangaji berkala otomatis Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu mengganti Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala otomatis sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian kembaliterhadap pendelegasian wewenang kepada pejabat untuk menetapkan keputusan kenaikan gaji berkalaotomatis bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kenaikan Gaji Berkala Secara Otomatis Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penetapan kenaikan gaji berkala secara otomatis dalam peraturan ini?

Untuk meningkatkan pelayanan serta memperlancar dan mempercepat proses pemberian kenaikan gaji berkala otomatis bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Mengapa perlu penyesuaian pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan kenaikan gaji berkala otomatis?

Agar pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala otomatis dapat lebih efektif melalui penyesuaian wewenang pejabat dalam menetapkan keputusan kenaikan gaji berkala otomatis.

Siapa yang dimaksud dengan ASN dan PNS dalam ketentuan umum peraturan ini?

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Lucas Vance