Peraturan Bupati Karo - Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Karo

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aditya

Peraturan Bupati Karo menetapkan pedoman pemberian beasiswa pendidikan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Karo. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pendidikan yang unggul, berdaya saing, dan menumbuhkan budaya prestasi di lingkungan sekolah. Dasar penyusunan berasal dari ketentuan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan/badan usaha serta pengaturan pendidikan dan pendanaan pendidikan, agar sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat berjalan terarah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

| NASKAHINI TELAH DIEKSAMINASI
PADA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KARO | | | --- | --- | | NoMoR. | | | TANGGAL | TANDA TANGAN | | MASUK:
…… ………
、
LUAR | KABAG:
G | | | KASUBBA
》 | # BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA RANCANGAN一PERATURAN BUPATI KARONOMOR TAHUN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAMTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAANDI KABUPATEN KARO BUPATI KARO, Menimbang :a.bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,khususnya bidang pendidikan yang unggul,intelektual danberdaya saing serta menumbuhkan budaya prestasidi lingkungan sekolah maka perlu adanya sinergitasPemerintah,Dunia Usaha dan Masyarakat melalui pemberianbeasiswa pendidikan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan dari Perusahaan di Kabupaten Karo;b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat(1)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatanusahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber dayaalam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial danLingkungan;1c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan MenteriSosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan Badan Usaha,ditegaskan bahwa TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikitdibidang kesejahteraan sosial,pendidikan,kesehatan,senidan budaya,keagamaan,kewirausahaan,infrastruktur danlingkungan;. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,huruf b dan huruf c,perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian BeasiswaPendidikan Melalui Program Tanggung Jawab Sosial danLingkungan Perusahaan di Kabupaten Karo; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 78,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4726); 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4756); 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 12,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubahbeberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6 Tahun 2023tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6847); 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang KabupatenKaro di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2024 Nomor 113,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6935); M 生丝 7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan LembaranNegara Nomor 4864)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,TambahanLembaran Negara Nomor 6793); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(LembaranNegara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 23,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar NasionalPendidikan (Lemabaran Negara Tahun2021 Nomor 87,Tambahan Lemabaran Negara Nomor 6676); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentangTanggu

Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama Peraturan Bupati Karo tentang beasiswa pendidikan?

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang unggul, intelektual, berdaya saing, serta menumbuhkan budaya prestasi melalui sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Apa dasar hukum yang menjadi acuan dalam menetapkan pedoman ini?

Peraturan ini merujuk pada ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan serta badan usaha, sekaligus aturan terkait sistem pendidikan dan pendanaan pendidikan, termasuk berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana yang disebutkan dalam bagian Mengingat.

Bagaimana ruang lingkup istilah dalam Peraturan Bupati ini dijelaskan?

Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan istilah seperti Daerah (Kabupaten Karo) dan Bupati, serta unsur pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan terkait.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aditya