Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia

Sep 10, 2026

Unggah oleh Jasmine

Studi ini menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum PPPK paruh waktu dalam sistem kepegawaian negara Indonesia berdasarkan regulasi terbaru, khususnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian menemukan adanya ambiguitas normatif yang memunculkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengganggu kepatuhan pada prinsip hukum administrasi dan perlindungan hak-hak pegawai. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan. Hasil menunjukkan dasar hukum PPPK paruh waktu pada level peraturan belum jelas dan tidak kuat, sehingga perlindungan hak pegawai lemah dan terjadi disparitas penerapan di lapangan. Studi merekomendasikan penguatan kerangka hukum melalui revisi UU ASN dan penerbitan regulasi pelaksana yang komprehensif dan tegas mengatur status serta perlindungan PPPK paruh waktu.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman16

Waktu Membaca25 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Transformasi Sistem Kepegawaian Indonesia dan Skema PPPK

Permasalahan Yuridis PPPK Paruh Waktu

Kajian Terdahulu dan Celah Penelitian

Urgensi Penelitian

Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK ParuhWaktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia Emirza Nur Wicaksono Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka ARTICLE HISTORY Received : 02 September 2025 Revised : 20 Oktober 2025 Accepted : 01 November 2025 KEYWORDS Civil service reform; Administrative law; Part Time; PPPK CORRESPONDENCE Nama : Emirza Nur Wicaksono [Email :](Email : 052984038@ecampus.ut.ac.id)[ 052984038@ecampus.ut.ac.id](Email : 052984038@ecampus.ut.ac.id) Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license ([http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)). ABSTRACT This study aims to analyze the juridical construction and legal implications of the part-time Government Employees with Work Agreements (PPPK) status within Indonesia’s national civil service system, based on the latest regulations, particularly Law No. 20 of 2023 on State Civil Apparatus and its implementing regulations. The study identifies normative ambiguities that result in legal uncertainty and potential violations of administrative law principles and employee rights protection. A normative juridical research method was used, involving the analysis of statutory documents and relevant legal literature. The findings reveal that part-time PPPK arrangements lack a clear and robust legal basis at the statutory level, hindering fair and consistent implementation. The absence of adequate regulation leads to weak protection of employee rights and disparities in implementation across the field. Therefore, this study recommends strengthening the legal framework through revisions to State Civil Apparatus Law and the issuance of comprehensive implementing regulations that explicitly govern the legal status and protections of part-time PPPK employees. This is essential to uphold the principles of legal certainty and justice in the national civil service system. The findings offer a new perspective for developing a more inclusive and responsive civil service policy in the era of bureaucratic reform PENDAHULUAN Transformasi sistem kepegawaian di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan meningkatnya tuntutan efisiensi birokrasi dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk kebijakan yang menandai perubahan ini adalah penerapan skemaPegawaiPemerintah dengan PerjanjianKerja (PPPK), sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) . Dalam regulasi tersebut, PPPKhadir sebagai bentuk hubungankepegawaian non-PNS yang bersifat kontraktual dan didasarkan pada kebutuhan instansi pemerintah (Sebtianingsih, A. N., et al 2024) . Seiring perkembangan kebutuhan pelayanan publik, muncul bentuk relasi kerja yang lebih fleksibel berupa PPPK dengan sistem kerja paruh waktu (part-time) . Meskipun secara praktik mulai diterapkan di beberapa instansi, status hukum PPPK paruh waktu hingga saat ini belum memiliki pijakan normatif yang tegas dalam sistemperundang-undangan Indonesia. Ketiadaan aturan eksplisit yang mengatur mengenai PPPK paruh waktu menimbulkansejumlah persoalan yuridis yang signifikan. Pertama, tidak jelasnya kedudukan hukum PPPK paruh waktu dalam sistem kepegawaian negara menimbulkan ketidakpastian status bagi individu yang dipekerjakan dengan skema tersebut. Kedua, skema kerja paruh waktudalam kerangka hubungan kerja di sektor publik tidak dikenal dalam UU ASN, sehinggamemunculkan pertanyaan mengenai legalitas bentuk relasi kerja ini. Ketiga, perlindunganhukum terhadap PPPK paruh waktu khususnya terkait hak-hak dasar seperti upah yang layak, jaminan sosial, hak atas cuti, dan kesempatan pengembangan karier tidak secaraeksplisit dijamin dalam regulasi yang ada. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaranprinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam hubungan kerja antar

Pertanyaan Umum

Apa fokus utama penelitian tentang PPPK paruh waktu?

Penelitian berfokus pada konstruksi yuridis dan implikasi hukum PPPK paruh waktu dalam sistem kepegawaian negara Indonesia berdasarkan regulasi terbaru, terutama UU ASN 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

Apa permasalahan yuridis yang ditemukan dalam pengaturan PPPK paruh waktu?

Ditemukan ambiguitas normatif yang menimbulkan ketidakpastian status, pertanyaan legalitas relasi kerja paruh waktu dalam kerangka UU ASN, serta belum adanya jaminan eksplisit terhadap hak-hak dasar pegawai seperti upah, jaminan sosial, cuti, dan pengembangan karier.

Apa rekomendasi yang diberikan oleh penelitian untuk memperbaiki regulasi PPPK paruh waktu?

Penelitian merekomendasikan penguatan kerangka hukum melalui revisi UU ASN serta penerbitan peraturan pelaksana yang komprehensif untuk secara tegas mengatur status hukum dan perlindungan bagi PPPK paruh waktu.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Jasmine