ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Sep 10, 2026

Unggah oleh Pentious

Perlindungan hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru pada jenjang SMA/SMK, merupakan aspek penting dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjamin kepastian status, profesionalitas, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Meskipun PPPK diakui sebagai bagian dari ASN secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi guru PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta mengidentifikasi hambatannya melalui pendekatan yuridis normatif-empiris.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

A. INTRODUCTION

B. METODE PENELITIAN

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

D. KESIMPULAN

Keywords

Journal of Law and Social Change Review (JLSCR) Vol. 1, no. 01 (2026), pp. 1-10 Available online [https://jurnal.sshpublikasi.com](https://jurnal.sshpublikasi.com) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG Chindy Arum Septiani¹, Eka Deviani², Satria Prayoga3 Bagian HukumAdministrasi Negara, UniversitasLampung [chindyarumseptiani@gmail.com](chindyarumseptiani@gmail.com), [ekadev1@gmail.com](ekadev1@gmail.com), [satria.prayoga@fh.unila.ac.id](satria.prayoga@fh.unila.ac.id) Abstrak Perlindungan hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru pada jenjang SMA/SMK, merupakan aspek penting dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjaminkepastian status, profesionalitas, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Meskipun secara normatif PPPK telah diakui sebagai bagian dari ASNberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasi perlindungan hukumnya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada guru PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasebelum pengangkatan, perlindungan hukum bagi PPPK belum sepenuhnya memberikan kepastian terhadap status kepegawaian. Setelah pengangkatan, perlindungan hukum menjadi lebih terstruktur melalui adanya perjanjian kerja, kepastian status sebagai ASN, mekanisme penyelesaian sengketa, sistem disiplin, serta jaminan atas gaji dan layanankesehatan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain ketidakpastian perpanjangan kontrak, keterbatasan Chindy Arum Septiani, Eka Deviani, Satria Prayoga Dengan Sistem PerjanjianKerja (Pppk) Di LingkunganDinasPendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung pengembangan karier, kurangnya pemahaman terhadap hak jaminansosial, serta kendala administratif dan anggaran. Keywords: PerlindunganHukum, PPPK, ASN A. INTRODUCTION Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bentuk reformasi sistem kepegawaian negara yang bertujuan meningkatkan profesionalitas serta efektivitaspenyelenggaraan pemerintahan. PPPK hadir sebagai solusi ataskebutuhan tenaga profesional di sektor publik sekaligus sebagaiupaya penataan tenaga honorer yang selama ini belum memilikikepastian status hukum. Karakter hubungan kerja PPPK bersifat kontraktual sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya terkaitjaminan perlindungan hukum. Permasalahan perlindungan hukum bagi PPPK menjadi isu penting untuk dikaji, terutama pada sektor pendidikan. Guru PPPKpada jenjang SMA/SMK memiliki peran strategis dalampenyelenggaraan pendidikan nasional, namun praktik di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan terkait kepastian status, keberlanjutan kontrak kerja, serta pemenuhan hak-hak kepegawaian. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjanganantara pengaturan normatif dan implementasinya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi PPPK menjadirelevan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukumdalam sistem kepegawaian negara. Secara teoritis, perlindunganhukum dimaknai sebagai upaya untuk menjamin hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang serta memberikan kepastian hukumdalam hubungan sosial. Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwatujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadapkepentingan masyarakat melalui pengaturan yang adil danseimbang 1. Konsep ini menegaskan bahwa perlindunga

Pertanyaan Umum

Apa fokus utama penelitian tentang PPPK dalam artikel ini?

Penelitian berfokus pada analisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sekaligus identifikasi faktor penghambatnya.

Metode penelitian apa yang digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum PPPK?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Apa temuan penelitian terkait perlindungan hukum sebelum dan sesudah pengangkatan PPPK?

Sebelum pengangkatan, perlindungan hukum belum sepenuhnya memberi kepastian status kepegawaian. Setelah pengangkatan, perlindungan menjadi lebih terstruktur melalui perjanjian kerja, kepastian sebagai ASN, mekanisme penyelesaian sengketa, disiplin, serta jaminan gaji dan layanan kesehatan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Pentious