PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG - Nomor 24 Tahun 2017 - pedoman PPDB

Sep 2, 2026

Unggah oleh Anda

Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2017 menetapkan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan di Kabupaten Jombang. Peraturan ini mengatur dasar hukum penyelenggaraan pendidikan serta mendefinisikan istilah kunci seperti daerah, pemerintah daerah, bupati, dinas, proses seleksi administrasi PPDB, sistem PPDB online, pagu, dan mekanisme penilaian melalui TPA/UKD. Dokumen juga menetapkan konsep pendidikan inklusi, nilai ujian sekolah, nilai TPA/UKD, ijazah, serta kategori prestasi akademik dan non-akademik.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman16

Waktu Membaca25 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

BUPATI JOMBANGPROVINSI JAWA TIMURPERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADASATUAN PENDIDIKANDI KABUPATEN JOMBANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG, Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016tentang Penyelenggaraan Pendidikan,perlu menetapkanPedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru padaSatuan Pendidikan di Kabupaten Jombang dalam PeraturanBupati. Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten di LingkunganPropinsi Jawa Timur(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 41),sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telahdiubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia No.4496)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 No.71,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia No.5410); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangWajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4863); 2 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan LembaranNegara Nomor 5105)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (LembaranNegara tahun 2010 Nomor 112,tambahan LembaranNegara Nomor 5157); 8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yangMengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atauBakat Istimewa; 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar danMenengah; 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar olehPemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh SatuanPendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017nomor 117); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Jombang (Lembaran DaerahKabuapaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D,TambahanLembaran Daerah Kabuapaten Jombang Tahun 2016Nomor 8/D); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranDaerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E); 15.Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2016 tentangKedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor23/D). MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADASATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG # BAB IKETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud PPDB dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2017?

PPDB adalah proses seleksi administrasi mulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai penerimaan pada satuan pendidikan.

Apa itu sistem PPDB online menurut peraturan ini?

Sistem PPDB online adalah proses entry data menggunakan sistem database, diproses otomatis oleh komputer, dan hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui internet.

Apa yang dimaksud dengan TPA/UKD dalam pedoman PPDB ini?

TPA/UKD adalah tes kemampuan dasar terhadap mata pelajaran dan materi esensial sebagai bahan pertimbangan penempatan calon peserta didik sesuai kemampuannya.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Anda