Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 - Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Sep 10, 2026

Lampiran XV memuat ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah, khususnya kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta bagan struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Materi disusun secara sistematis mulai dari definisi operasional, kedudukan dan tugas-fungsi Dinas KPKP, hingga pengaturan tiap bidang (ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, pertanian) serta satuan pada tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi, pusat layanan, unit kerja nonstruktural, dan pelaksanaan tugas serta fungsi lainnya.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman77

Waktu Membaca1 jam 59 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I DEFINISI OPERASIONAL

BAB II DINAS KPKP

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB III SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV BIDANG KETAHANAN PANGAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB V BIDANG KELAUTAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VI BIDANG PERIKANAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VII BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VIII BIDANG PERTANIAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB XX BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN SISTEMATIKA BAB I DEFINISI OPERASIONAL BAB II DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB III SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB IV BIDANG KETAHANAN PANGAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI BAB V BIDANG KELAUTAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI BAB VI BIDANG PERIKANAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI BAB VII BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI BAB VIII BIDANG PERTANIAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI BAB IX SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB X SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XI SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIANKABUPATEN ADMINISTRASI A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XII PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XIII PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XIV UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XV PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XVI PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XVII PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT A. KEDUDUKAN B. TUGAS DAN FUNGSI C. SUSUNAN ORGANISASI BAB XVIII UNIT KERJA NONSTRUKTURAL BAB XIX PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN BAB XX BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN BAB I DEFINISI OPERASIONAL 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas KPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. 2. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas KPKP Kota Administrasi adalah Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi adalah Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. 4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas KPKP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 5. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah lembaga nonstruktural yang berada di dalam instansi Dinas yang mempunyai tugas menjamin keamanan pangan dan mutu pangan segarasal tumbuhan, dan melakukan proses penjaminan mutu/sertifikasi dan pengawasan keamanan pangan khususnya pangan segar asal tumbuhan. BAB II DINAS KPKP A. KEDUDUKAN 1. Dinas KPKP dipimpin oleh Kepala Dinas KPKP. 2. Kepala Dinas KPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. Dinas KPKP berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. 4. Kepala Dinas KPKP melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. B. TUGAS DAN FUNGSI 1. Dinas KPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusa

Pertanyaan Umum

Apa fokus utama Lampiran XV dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022?

Lampiran XV mengatur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, termasuk kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta bagan struktur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Apa saja yang dimuat pada BAB I mengenai Dinas KPKP?

BAB I berisi definisi operasional, termasuk penegasan pengertian Dinas KPKP, Suku Dinas pada kota/kabupaten administrasi, Unit Pelaksana Teknis, serta OKKPD.

Apa tugas dan fungsi Dinas KPKP dalam dokumen ini?

Dinas KPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, dengan fungsi seperti perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan anggaran, pemantauan-evaluasi, pembinaan, serta pengelolaan data dan transformasi digital.

Sep 10, 2026

Unggah oleh River Wang