[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-159330-113":3,"detail-sidebar-cat-0-id-113":80,"doc-detail-159330-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":73,"head_meta":75,"extra_data":77,"updated_unix":79},113,"id","istianda-public-participation-in-cpns-recruitment-problems-and-possibilities","Istianda, Partisipasi Publik dalam Rekrutmen CPNS - Masalah dan Kemungkinan","","Artikel ini membahas studi Good Corporate Governance dengan fokus pada dimensi partisipasi publik dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Analisis kasus dilakukan secara kualitatif pada rekrutmen CPNS periode 2005–2006, dipantau melalui pemberitaan media nasional. Artikel merekomendasikan pembukaan ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan kepegawaian sekaligus akses publik untuk mengawasi pelaksanaan rekrutmen guna meminimalkan penyimpangan dan ketidakteraturan.",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/","Penelitian & Laporan",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/istianda-public-participation-in-cpns-recruitment-problems-and-possibilities/159330/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/istianda-public-participation-in-cpns-recruitment-problems-and-possibilities/159330.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Gloria","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-20","2026-08-29",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":26},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Apa fokus utama artikel tentang rekrutmen CPNS?","Question",{"text":62,"@type":63},"Artikel berfokus pada studi Good Corporate Governance, khususnya dimensi partisipasi publik dalam rekrutmen CPNS.","Answer",{"name":65,"@type":60,"acceptedAnswer":66},"Bagaimana metode analisis kasus rekrutmen CPNS yang digunakan?",{"text":67,"@type":63},"Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta selama rekrutmen CPNS 2005–2006 berdasarkan pemberitaan media massa.",{"name":69,"@type":60,"acceptedAnswer":70},"Mengapa partisipasi publik dinilai penting dalam rekrutmen CPNS?",{"text":71,"@type":63},"Partisipasi publik dibutuhkan untuk membuka akses dan pengawasan agar penyimpangan seperti kolusi dan ketidakteraturan dapat diminimalkan.","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":74,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":76,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":78,"site_id":7},159330,1788016467,{"code":4,"msg":81,"data":82},"success",[83,88,92,96,100,104,107,111,115,119,123],{"id":84,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":85,"show_sort_weight":86,"slug":87},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":89,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":90,"show_sort_weight":86,"slug":91},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":93,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":94,"show_sort_weight":86,"slug":95},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":97,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":98,"show_sort_weight":86,"slug":99},51,"Komik","comic",{"id":101,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":102,"show_sort_weight":86,"slug":103},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":105,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":86,"slug":106},54,"research-report",{"id":108,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":109,"show_sort_weight":86,"slug":110},49,"Sastra","literature",{"id":112,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":113,"show_sort_weight":86,"slug":114},52,"Teknologi","technology",{"id":116,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":117,"show_sort_weight":86,"slug":118},50,"Ujian","exam",{"id":120,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":121,"show_sort_weight":86,"slug":122},57,"Umum","general",{"id":124,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":125,"show_sort_weight":4,"slug":126},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":81,"data":128},{"doc_id":78,"user_id":129,"nickname":42,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":105,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":26,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":136,"language":137,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":12,"update_tm":79,"read_time":141},2336474459895,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/22000baeef7a5ed0655?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1786071322749376916","PARTISIPASI PUBLIK DALAMREKRUTMEN CPNS: MASALAH DAN KEMUNGKINAN  \nMeita Istianda  \nUniversitasTerbuka  \nMuslimin B. Putra  \nCenter for Policy Analysis  \nABSTRACT  \nThis article is focused on Good Corporate Governance study, especially on the behalf of public participation dimension in the government employee recruitment. The case analysis is conducted in qualitative methods during the government employee recruitment in 2005-  \n2006. The case is monitored by the national printed medias. This article generally  \nrecommended to open the opportunities of public participation in the management of  \nemployee affairs. This article also to open access for public in order to supervise the  \nimplementation of government employee recruitment to minimize the irregularity of this  \nprocess.  \nKeyword: government employee, government employee recruitment, management of  \nemployee affairs, public participation.  \nSudah menjadi rahasia umum bahwa pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) senantiasa diwarnai praktek-praktek tercela yang jauh dari prinsip merit system. Praktek perkoncoan, nepotisme, percaloan, penyuapan/penyogokan, dan sederetmodus lainnya selalu terjadi namuntidak bisa terjangkau oleh hukum, karena dilakukan secara rahasia, tahu sama tahu dan nyaris tanpa bukti tertulis.  \nPasca Orde Baru, nampaknya kebijakan rekrutmen kepegawaian berubah drastis yaitu dari sistem zero growth menjadi sistempeningkatan kuota pegawai. Malah kebijakan pemerintah berbau populis, karena akan memprioritaskan pegawai honorer yang telah mengabdi berpuluh-puluh tahununtuk diangkat menjadi PNS dengan syarat minimalis dan nyaris tanpa tes. Dari tahun 2004 hingga 2009 akan diangkatribuan CPNS, sementara periode tersebutadalah identik dengan periode berjalannya pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai presiden. Fenomena tersebut menjadi alamatbaru bahwa rekrutmen CPNS kali ini sarat muatan politis, jadi bukan sekedar mengisikesenjangan pekerjaan dalam instansi pemerintahan.  \nSeiring bergulirnya era reformasi, berbagai keinginan untuk melakukan reformasi rekrutmen CPNS telah nampak pada sebagian besarmasyarakat. Berbagai inisiatif organisasi masyarakatsipilseperti Puska-Jaknas, PIRAC danjaringannya di daerah maupun individu, telah mencoba mengkaji perluasan partisipasi masyarakatdalam rekrutmen CPNS agardapat meminimalkan praktek-praktek tercela yang membayangi proses perekrutan.  \nPelaksanaan seleksi CPNS dilaksanakan akhir Januari 2006. Berdasarkanjadwal seleksi CPNS, pelaksanaan seleksi seharusnya dilakukan akhirNopember 2005. Hal ini disebabkan PP  \nIstianda, Partisipasi Publik dalam Rekrutmen CPNS  \nNomor 48 Tahun 2005 mengenai tenaga honorer baru keluar 11 November 2005. Sebagaimanadikatakan oleh Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur Negara, Kementerian PAN (Seputar Indonesia, 26 Desember 2005) ujian seleksi CPNS 2006 baru bisa terlaksana serentak pada tanggal 11 Februari 2006, bukan akhir Januari seperti rencana Kementerian PAN.  \nKetidaksiapan pemerintah dalam melakukan seleksi CPNS nampak pada banyaknya masalah dalam pelaksanaan test CPNS. Sebagai contoh di Aceh, sebanyak 745 peserta tes CPNS di lingkungan pemerintahan kota Lhokseumawe, mengikuti ujian susulan pada 19 Februari 2006. Mereka tidak dapatmengikuti ujian pertama karena beberapa alasan, di antaranya adalah tidak memperoleh soal ujian maupun Lembar Jawaban Komputer (LJK) . Gagalnya ujian pertama bukan kesalahan panitia daerah, tetapi kesalahan panitia provinsi yang mengirim soal dan LJK tidak sesuaidengan peserta tes (Republika, 20 Februari 2006) .  \nTulisan ini akan menguraikan kasus-kasus selama rekrutmen CPNS 2005-2006 berdasarkan pemberitaan media massa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pada bagian akhirakan disampaikan rekomendasi menyangkut pentingnya partisipasi publik dalam rekrutmen CPNS sebagai upaya mengurangipraktek kolusi.  \nWajah Birokrasi dan Manajemen PNS  \nPada masa patrimonial, ","cbCaij1aTS0fVnOC","https://ap.wps.com/l/cbCaij1aTS0fVnOC","pdf",30613,7,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Praktik tercela dalam rekrutmen CPNS dan perubahan kebijakan pasca Orde Baru\n## Inisiatif reformasi dan perluasan partisipasi masyarakat\n# Pelaksanaan seleksi CPNS 2006\n## Jadwal seleksi dan dasar hukum yang memengaruhi pelaksanaan\n## Contoh masalah dalam ujian susulan di Aceh\n# Metode analisis dan rekomendasi\n## Pendekatan kualitatif berbasis pemberitaan media\n# Wajah Birokrasi dan Manajemen PNS\n## Perubahan birokrasi dari patrimonial ke rasional pada masa kolonial","[{\"question\":\"Apa fokus utama artikel tentang rekrutmen CPNS?\",\"answer\":\"Artikel berfokus pada studi Good Corporate Governance, khususnya dimensi partisipasi publik dalam rekrutmen CPNS.\"},{\"question\":\"Bagaimana metode analisis kasus rekrutmen CPNS yang digunakan?\",\"answer\":\"Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta selama rekrutmen CPNS 2005–2006 berdasarkan pemberitaan media massa.\"},{\"question\":\"Mengapa partisipasi publik dinilai penting dalam rekrutmen CPNS?\",\"answer\":\"Partisipasi publik dibutuhkan untuk membuka akses dan pengawasan agar penyimpangan seperti kolusi dan ketidakteraturan dapat diminimalkan.\"}]","Istianda, Partisipasi Publik dalam Rekrutmen CPNS - Masalah dan Kemungkinan | PDF",11]