[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-675805-113":53,"doc-detail-675805-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","indonesian-government-system-comparison-of-the-1945-constitution-before-and-after-amendments-presidential-constitutionalism","Sistem Pemerintahan Indonesia - Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen - Konstitusi Presidensial","","Penelitian ini mengkaji sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah amandemen, dengan fokus pada pergeseran struktur kekuasaan dan dampaknya terhadap prinsip demokrasi konstitusional. Periode pra-amandemen menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif dengan pengaruh besar atas legislatif, cenderung menghasilkan presidensial “semu”. Setelah empat kali amandemen (1999–2002), terjadi transformasi menuju presidensial yang lebih murni melalui pemisahan kekuasaan dan check and balances yang lebih tegas, termasuk pemilihan langsung, pembatasan jabatan, penguatan DPR, serta pembentukan MK dan DPD.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/indonesian-government-system-comparison-of-the-1945-constitution-before-and-after-amendments-presidential-constitutionalism/675805/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/indonesian-government-system-comparison-of-the-1945-constitution-before-and-after-amendments-presidential-constitutionalism/675805.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"PakDamar76","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-11-19","2026-11-04",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":74},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa perbedaan utama sistem presidensial sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?","Question",{"text":109,"@type":110},"Sebelum amandemen, Presiden sangat dominan sebagai pusat kekuasaan eksekutif dengan pengaruh luas terhadap legislatif. Sesudah amandemen, sistem bergeser menjadi presidensial yang lebih murni melalui pemisahan kekuasaan dan check and balances yang lebih tegas.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Amandemen UUD 1945 perubahan apa saja yang disebutkan dalam penelitian ini?",{"text":114,"@type":110},"Amandemen memperkenalkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan, penguatan fungsi DPR, serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Bagaimana tantangan pelaksanaan sistem pemerintahan pasca-amandemen menurut abstrak?",{"text":118,"@type":110},"Masih ada ketidakseimbangan peran antar lembaga negara, tarik-menarik kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, lemahnya budaya politik yang mendukung check and balance secara konsisten, serta dinamika baru dalam penegakan konstitusionalisme yang menuntut profesionalisme dan independensi hakim.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},675805,1793774122,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":74,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141,"preview_page_count":80,"preview_urls":142},962090893057,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_155a257f0dc6eb9ab79c44ca47cae57d","Department of Digital Business  \nJournal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)  \nHomepage: [https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS](https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS)  \n[Vol. 4 No. 3](Vol. 4 No. 3) (2025) pp: 7135-7140  \nP-ISSN: 2963-9298 , e-ISSN: 2963-914X  \nSistem Pemerintahan Indonesia : Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan  \nSesudah Amandemen  \nWilma Silalahi¹, Joseph William²  \n¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  \n²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  \n[wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](wilmasilalahi@fh.untar.ac.id), [joojoo771805@gmail.com](joojoo771805@gmail.com)  \nAbstrak  \nPenelitian ini membahas sistempemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudahamandemen dengan menyoroti pergeseran struktur kekuasaan serta implikasinya terhadapprinsip demokrasi konstitusional. UUD 1945 sebelum amandemen menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif dengan pengaruh yang luasterhadap lembaga legislatif, sehingga sistem presidensial yang dianut cenderung bersifat semu dan membuka peluang bagipraktikotoritarianisme. Setelah empat kali amandemen (1999–2002), sistempemerintahan Indonesia mengalami transformasi menuju model presidensial yang lebih murni denganprinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balance yanglebih tegas. Amandemen memperkenalkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan, penguatan fungsi DPR, sertapembentukan lembaga baru sepertiMahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan ini tidak hanya memperkuat legitimasi demokratis Presiden, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas sertamencegah dominasi kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 merupakan langkah fundamental dalam mengembangkan sistem presidensial Indonesia menuju pemerintahan yang lebih demokratis, konstitusional, dan berkeadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan sistempemerintahan pasca-amandemen masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakseimbangan peran antar lembaga negara, tarik-menarik kepentingan politikantara eksekutif dan legislatif, serta lemahnya budaya politik yang mendukung check and balance secara konsisten. Selain itu, penguatan lembaga yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi memunculkan dinamika baru dalam penegakan prinsip konstitusionalisme yang menuntut profesionalisme dan independensi hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat reformasi konstitusi agar sistempemerintahan presidensial yang dijalankan benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan supremasi hukum yang berkelanjutan.  \nKata Kunci: Sistem Pemerintahan, UUD 1945, Amandemen UUD 1945, Presidensial, Konstitusi.  \n1. Pendahuluan  \nPerubahan konstitusi merupakan keniscayaan dalam dinamika ketatanegaraan modern. Dalam konteks Indonesia, empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002) menjadi tonggak penting dalam reposisi kekuasaan negara dari sistem presidensial yang semu menuju sistem presidensial yang lebih konsisten dengan prinsip demokrasikonstitusional. Sejak diberlakukannya amandemen, praktik ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan pergeseranrelasi kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menuntut telaah mendalam, khususnyaterkait efektivitas sistem pemerintahan pasca-perubahan.  \nKajian terdahulu oleh Jimly Asshiddiqie (2007), Ni’matul Huda (2014), dan Saldi Isra (2010) menekankan bahwaamandemen UUD 1945 memperkuat prinsip check and balances dan mengoreksi kecenderungan “executive heavy” dalam sistem asli. Namun, penelitian kontemporer seperti Mietzner (2025) dan But (2023) menunjukkan bahwa meskipun struktur formal telah demokratis, praktik hubungan kekuasaan di Indonesia masih menghadapitantangan berupa politisasi lembaga yudisial dan asimetri kekuasaan antara presiden dan parlemen. Artinya, b","cbCailUEojmcqnZM","https://ap.wps.com/l/cbCailUEojmcqnZM","pdf",183490,6,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Latar belakang dan research gap\n## Tujuan penelitian\n# Metode Penelitian\n## Pendekatan yuridis normatif dan perbandingan konstitusi","[{\"question\":\"Apa perbedaan utama sistem presidensial sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?\",\"answer\":\"Sebelum amandemen, Presiden sangat dominan sebagai pusat kekuasaan eksekutif dengan pengaruh luas terhadap legislatif. Sesudah amandemen, sistem bergeser menjadi presidensial yang lebih murni melalui pemisahan kekuasaan dan check and balances yang lebih tegas.\"},{\"question\":\"Amandemen UUD 1945 perubahan apa saja yang disebutkan dalam penelitian ini?\",\"answer\":\"Amandemen memperkenalkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan, penguatan fungsi DPR, serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).\"},{\"question\":\"Bagaimana tantangan pelaksanaan sistem pemerintahan pasca-amandemen menurut abstrak?\",\"answer\":\"Masih ada ketidakseimbangan peran antar lembaga negara, tarik-menarik kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, lemahnya budaya politik yang mendukung check and balance secara konsisten, serta dinamika baru dalam penegakan konstitusionalisme yang menuntut profesionalisme dan independensi hakim.\"}]","Sistem Pemerintahan Indonesia - Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen - Konstitusi Presidensial | PDF",9,[143,147,151,155],{"page_no":71,"url":144,"width":145,"height":146},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/7ccf3e7864565bc73782e4b08b16884a.webp",983,1390,{"page_no":74,"url":148,"width":149,"height":150},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/566cb8974e4d7ca2cef3715311c076ab.webp",982,1388,{"page_no":77,"url":152,"width":153,"height":154},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/f9cd6d918656bd8d661609d12f3440a4.webp",981,1387,{"page_no":80,"url":156,"width":157,"height":158},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/a5cde5c759f92a9e5f77035bf5680bfa.webp",980,1385]