Kajian Belanja Publik Indonesia - Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik

Jul 19, 2026

Unggah oleh Skyler

Kajian Belanja Publik Indonesia menelaah hambatan utama agar belanja publik dapat berjalan lebih efisien dan efektif, dengan fokus pada kualitas belanja dalam mendukung tujuan pembangunan Indonesia. Laporan ini merangkum konteks transformasi ekonomi, tantangan kesenjangan SDM dan infrastruktur, serta tekanan fiskal yang dipicu pandemi COVID-19. Disertai temuan dan rekomendasi untuk mendorong reformasi kebijakan pajak dan belanja guna menciptakan ruang fiskal dan meningkatkan capaian hasil pembangunan manusia.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman393

Waktu Membaca10 jam 5 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Kata Pengantar dari Country Director

Tantangan pembangunan dan kinerja ekonomi

Reformasi kebijakan fiskal dan ruang fiskal

Tujuan Tinjauan Belanja Publik (Public Expenditure Review)

Pub lic Disclosure Authorized Pub lic Disclosure Authorized Pub lic Disclosure Authorized Pub lic Disclosure Authorized | KAJIAN BELANJA PUBLIK INDONESIA | | | | --- | --- | --- | | Belanjauntuk ~~ Hasil Lebih Baik ~~ | | | | | | | yang 2020 Didukung oleh pendanaandariPemerintah Kanada, Swiss, dan UniEropadibawah Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM-MDTF) dan Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan) dibawah Program Support for Enhanced Macroeconomics and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) Swiss Confederation Kajian Belanja Publik Indonesia: Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan Kementerian Keuangan atau Pemerintah Indonesia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia, Uni Eropa atau Pemerintah Australia, Canada atau Swiss. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Duniamengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau persetujuan dari batas-batas tersebut. | Laporan tersedia untuk diunduh dalam bahasa Inggris dan [Indonesia melalui: ](Indonesia melalui: worldbank.org/idper)[worldbank.org/idper](Indonesia melalui: worldbank.org/idper) | Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan [hubungi ](hubungi ysoepardjo@worldbank.org)[ysoepardjo@worldbank.org](hubungi ysoepardjo@worldbank.org). | | --- | --- | Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke: [www.worldbank.org/id](www.worldbank.org/id) @BankDunia \#IIDNPERBankDunia BankDunia [instagram.com/worldbank](instagram.com/worldbank) [www.linkedin.com/company/the-world-bank](www.linkedin.com/company/the-world-bank) Kata Pengantar dari Country Director Sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah mengalami transformasi pembangunanyang luar biasa selama dua dekade terakhir. Indonesia memiliki pertumbuhanekonomi yang kuat dan berkelanjutanmeskipun terjadi guncangan eksternal, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomisebesar 5,3 persen antara tahun 2000 dan 2019. Indonesia telah menjadi negara berpenghasilan menengah yang menonjoldengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita hampir mencapai ambang batas negara berpendapatan menengah-ataspada tahun 2019. Sebagai hasilnya, Indonesia dapat mengurangi tingkat kemiskinan lebih dari setengahnya pada periode yang sama hingga mencapai 9,4 persen pada tahun 2019. Dengan pendapatan yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik terhadap layanan publik secara rata-rata, masyarakat Indonesia telah menjadi lebih sehat dan lebih berpendidikanyang berdampak pada peningkatan hasil pembangunan manusia dan harapan hidup. Indonesia juga terus membuat kemajuan dalam perbaikan pembuatan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menjadi lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Pada 2015, pemerintah mengambil keputusan kebijakan yang berani untuk merealokasisumber daya dari subsidi energi regresif kepada sektor-sektor prioritas pembangunan. Selanjutnya, pemerintah telah memperkuat lembaga penganggaran dan sistem manajemen keuangan publik melalui modernisasi proses manajemen anggaran dan sistem informasi manajemen keuangan. Pemerintah jugaterus menerapkan manajemen fiskal yang hati-hati dengan kepatuhan yang ketat pada aturan fiskal. Namun, Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang besar dalam modal sumber daya manusia dan infrastruktur yang menghambat daya saing dan kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam jangka menengah. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung akan memiliki dampak negatif yang besar padaperekonomian Indonesia, menekan sektor fiskal, dan mengancam pencapaian hasil-hasil pembangunan. Pertumb

Pertanyaan Umum

Apa tujuan Tinjauan Belanja Publik dalam laporan ini?

Laporan ini bertujuan membantu Pemerintah Indonesia mengidentifikasi hambatan utama terhadap belanja publik yang efisien dan efektif, serta memberi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas belanja agar mendukung tujuan pembangunan Indonesia.

Mengapa ruang fiskal menjadi isu penting dalam konteks laporan ini?

Tekanan ekonomi akibat COVID-19, penurunan penerimaan negara, tantangan belanja sektor prioritas, serta meningkatnya pembayaran bunga utang membuat upaya menutup kesenjangan SDM dan infrastruktur lebih sulit, sehingga ruang fiskal perlu diperkuat.

Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan laporan antara 2016 dan 2019?

Laporan merupakan hasil program bersama Bank Dunia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Anggaran, serta melibatkan unit seperti Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan BAPPENAS.

Jul 19, 2026

Unggah oleh Skyler