IMPLIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/E/KPT/2020 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Sep 10, 2026

Unggah oleh Elsa

Kompleksitas pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Badan Penyelenggara dalam perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terutama menyangkut validitas dan legalitas dokumen yang dikeluarkan oleh organ yang mewakili Badan Penyelenggara. Walaupun ketentuan telah menetapkan syarat dan prosedur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020, praktik di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara struktur formal (de jure) dan aktual (de facto) pada entitas seperti yayasan, perkumpulan, dan persyarikatan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif dalam pengesahan perubahan PTS. Keputusan tersebut memberi batas tegas kewenangan organ, namun implementasi masih memunculkan risiko tindakan ultra vires atau tanpa dasar hukum sah. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menggambarkan sinergi yang kurang optimal antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam tata kelola PTS di Indonesia.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Kerangka regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi

Pengelolaan PTS dan kewenangan badan penyelenggara

Badan penyelenggara, susunan organ, dan dasar hukum terkait

IMPLIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/E/KPT/2020 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK ATAS KEWENANGAN ORGAN BADAN PENYELENGGARA DALAM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA Anggina Putri Pane1, Eka N.A.M. Sihombing2, Mahmud Mulyadi3 Universitas Sumatera Utara, Medan email: [angginaputri@students.usu.ac.id](angginaputri@students.usu.ac.id1)[1](angginaputri@students.usu.ac.id1), [ekahombing@gmail.com](ekahombing@gmail.com2)[2](ekahombing@gmail.com2), [mahmudmulyadi.dr@gmail.com](mahmudmulyadi.dr@gmail.com3)[3](mahmudmulyadi.dr@gmail.com3) Abstract: The complexity of the regulation and implementation of the authority of the Organizing Body in changing the status of Private Higher Education Institutions (PTS), especially regarding the validity and legality of documents issued by the organ representing the Organizing Body. Although the regulations have set out the requirements and procedures through various regulations such as Law Number 12 of 2012 and Decree of the Director General of Higher Education Number 63/E/KPT/2020, practices in the field show a discrepancy between the formal structure (de jure) and the actual structure (de facto) in legal entities such as Foundations, Associations, and Organizations, which can cause legal and administrative problems in the ratification of changes to PTS by the relevant authorities. Decree of the Director General of Higher Education Number 63/E/KPT/2020 provides strict limitations regarding the authority of the official organ of the Organizing Body in changing the institutional structure of PTS, but in practice there is still a discrepancy between the formal legal structure and implementation in the field, especially in the form of Associations or Organizations. This discrepancy has the potential to cause legal problems because the administrative actions taken can be considered ultra vires or without a valid legal basis. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, this situation reflects the less than optimal synergy between legal structure, legal substance, and legal culture in the governance of private higher education in Indonesia. Keyword: Letter of Director General, Private Higher Education Institutions (PTS), Foundations and Associations Abstrak: Kompleksitas pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Badan Penyelenggaradalam perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya terkait validitas dan legalitas dokumen yang dikeluarkan oleh organ yang mewakili Badan Penyelenggara. Meskipun peraturan telah menetapkan syarat dan prosedur melalui berbagai regulasiseperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur formal (de jure) dan struktur aktual (de facto) pada badan hukum seperti Yayasan, Perkumpulan, dan Persyarikatan, yang dapat menimbulkan persoalan hukum dan administratif dalam pengesahan perubahan PTS oleh otoritas terkait. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020 memberikan batasan tegas mengenaikewenangan organ resmi Badan Penyelenggara dalam perubahan kelembagaan PTS, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara struktur hukum formal dan pelaksanaan di lapangan, khususnya pada bentuk Perkumpulan atau Persyarikatan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tindakan administratifyang dilakukan dapat dianggap ultra vires atau tanpa dasar hukum yang sah. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, situasi ini mencerminkan kurang optimalnya sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumdalam tata kelola pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Kata kunci: Surat Kepdirjen, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Yayasan dan Perkumpulan PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidik

Pertanyaan Umum

Apa fokus utama pembahasan terkait perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS)?

Pembahasan menyoroti kompleksitas kewenangan Badan Penyelenggara dalam perubahan status PTS, khususnya validitas dan legalitas dokumen yang dikeluarkan organ yang mewakili Badan Penyelenggara.

Bagaimana ketidaksesuaian de jure dan de facto dapat memengaruhi pengesahan perubahan PTS?

Ketidaksesuaian antara struktur formal (de jure) dan pelaksanaan aktual (de facto) pada badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, dan persyarikatan dapat menimbulkan persoalan hukum dan administratif saat otoritas mengesahkan perubahan PTS.

Mengapa Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020 penting dalam konteks kewenangan organ?

Keputusan tersebut menetapkan batasan tegas terhadap kewenangan organ resmi Badan Penyelenggara dalam perubahan kelembagaan PTS, tetapi praktik di lapangan masih berpotensi menghasilkan tindakan tanpa dasar hukum sah.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Elsa