[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-199609-113":53,"doc-detail-199609-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","implementation-of-zoning-policy-in-new-student-admissions-at-the-senior-high-school-level-in-yogyakarta-special-region","Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta","","Kesenjangan pendidikan muncul akibat dominasi sekolah negeri berlabel unggul yang memperlebar jarak akses dan kualitas dengan sekolah yang tidak unggul. Untuk merespons, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB yang kemudian diperbarui melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian kualitatif menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur dengan landasan model Van Meter dan Van Horn.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/implementation-of-zoning-policy-in-new-student-admissions-at-the-senior-high-school-level-in-yogyakarta-special-region/199609/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/implementation-of-zoning-policy-in-new-student-admissions-at-the-senior-high-school-level-in-yogyakarta-special-region/199609.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Đào","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-20","2026-09-04",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",5,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMA di DIY?","Question",{"text":110,"@type":111},"Tujuan kebijakan sistem zonasi untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan sudah dijalankan dan mengacu pada Peraturan Gubernur DIY serta petunjuk teknis Disdikpora tentang PPDB SMA/SMK negeri.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Bagaimana pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis implementasi zonasi?",{"text":115,"@type":111},"Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, dengan landasan model implementasi Van Meter dan Van Horn.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Variabel apa saja yang dinilai dalam implementasi kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn?",{"text":119,"@type":111},"Penelitian menilai enam variabel, yaitu sasaran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},199609,1788506483,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},1374402968488,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_29158cc5080c5b710cf443261637dec0","IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASIDALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SMADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  \nOleh :  \nErni Saharuddin1, Muhammad Salisul Khakim2  \n[muhammad.salis@unisayogya.ac.id](muhammad.salis@unisayogya.ac.id)  \nUniversitas Aisyiyah Yogyakarta  \nABSTRAK  \nKesenjangan di sector pendidikan karena maraknya sekolah negeri berlabel unggul yang digagaspemerintah di hampir setiap daerah membuka jurang kesenjanganyang begitu lebar dengan sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Merespon hal tersebut Kementerian PendidikandanKebudayaanmenetapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk Lain Yang Sederajat. Peraturan PPDB Zonasi tersebut juga telahdiperbaharui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi padaPPDB tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi dan studi literature. Dengan landasan kajian model implementasi Van Meter and Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi enam variabel Van Meter dan Van Horn seperti: a) sasaran dan tujuan kebijakan sistem zonasi di DIY sudah dijalankan dan mengacupada Peraturan Gubernur DIY dan Peraturan Disdikpora tentang Juknis PPDBSMA/SMK Negeri,; b) sumber daya yang sudah tercukupi denganadanyapanitia PPDB serta sumber daya finansial yang cukup memadai; c) Karakteristik agen pelaksanayakni Gubernur DIY bersamaDinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian Satuan Pendidikan di tingkat SMA yang melaksanakan PPDB tersebut termasuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan syarat dan prosedurnya. d) adanya disposisi dari implementor kebijakan. e) Komunikasi antar organisasi pelaksana ditunjukkan dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sertakomunikasidi level pelaksanapemerintah daerah yakniantara Disdikpora dan SMA di DIY. f) Lingkungan ekonomi, social dan politik ditunjukkandengan pemerataan akses layanan pendidikan tersebar bagi siswa kalangan manapun, lingkungan politik adanya kebijakan yang berbeda antara pusat dan daerah dalampenetapan usia siswa sebagai syarat dalam PPDB  \nKata Kunci : Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB SMA di DIY  \nA. PENDAHULUAN  \nUU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  \nAkan tetapi persoalannya adalah akses dan mutu pendidikan yang belum merata. [Dikutip dalam republika.co.id 18 Desember](Dikutip dalam republika.co.id 18 Desember)[ ](Dikutip dalam republika.co.id 18 Desember)2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim aksespendidikan di berbagai daerah Indonesia  \nsudah cukup maksimal akan tetapi kualitas setiap sekolah masih sangat minim dan belum merata. Permasalahan pemerataankualitas pendidikan yang masih terjadi di Indonesia meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Adanya masalah tersebut, peserta didik yang merasamempunyai potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilihuntuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadaiwalaupun jauh dari tempat tinggal.  \nSelain itu persoalan kualitas tenagapendidik dan kependidikan juga masih banyak dijumpai di beberapa daerah. Sehingga persoalan ini membuka jurang kesejangan yang lebar. Masyarakat akan berlomba-lomba masuk ke sekolah favorit yang dikenal dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjangproses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberianakses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nas","cbCaiqtIRLAq6YYW","https://ap.wps.com/l/cbCaiqtIRLAq6YYW","pdf",166501,15,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Hak pendidikan dan masalah pemerataan mutu\n## Latar belakang kebijakan zonasi dalam PPDB\n## Pengaturan PPDB zonasi dan pembaruan regulasi\n## Pro kontra pelaksanaan sistem zonasi","[{\"question\":\"Apa tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMA di DIY?\",\"answer\":\"Tujuan kebijakan sistem zonasi untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan sudah dijalankan dan mengacu pada Peraturan Gubernur DIY serta petunjuk teknis Disdikpora tentang PPDB SMA/SMK negeri.\"},{\"question\":\"Bagaimana pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis implementasi zonasi?\",\"answer\":\"Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, dengan landasan model implementasi Van Meter dan Van Horn.\"},{\"question\":\"Variabel apa saja yang dinilai dalam implementasi kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn?\",\"answer\":\"Penelitian menilai enam variabel, yaitu sasaran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.\"}]","Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta | PDF",23]