Pelaksanaan Seleksi Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di BKPSDM Kota Bukittinggi - Surya Arrazaq - Skripsi

Sep 10, 2026

Analisis pelaksanaan seleksi tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di BKPSDM Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, didorong oleh kesenjangan antara jumlah tenaga honorer dan formasi yang tersedia serta banyaknya honorer yang belum terangkat menjadi PPPK. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan pejabat BKPSDM dan peserta seleksi (8 informan). Temuan menunjukkan pelaksanaan telah mengikuti prosedur dan prinsip merit, tetapi terkendala anggaran terbatas, ketidakseimbangan pelamar vs formasi, serta kesulitan peserta memahami sistem seleksi daring; BKPSDM menanggapi melalui sosialisasi, pendampingan teknis, dan koordinasi lintas sektor.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman12

Waktu Membaca18 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

PELAKSANAAN SELEKSI TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAIPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI BKPSDM KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT Surya Arrazaq NPP.32.0145 Asdaf Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Program Studi Manajemen Sumber DayaManusia Sektor Publik [Email : surya.arrazaq17@gmail.com](Email : surya.arrazaq17@gmail.com) Pembimbing Skripsi: Teresa Irmina Nangameka, S.STP, M.Tr.IP ABSTRACT Problem/Background (GAP): Mismatch between the number of honorary workers and the available positions, as well as the large number of honorary personnel in Bukittinggi City who have not yet been appointed as Government Employees with Work Agreements (PPPK). Purpose: To analyze the implementation of the selection process for honorary workers to become PPPK in the Regional Civil Service Agency (BKPSDM) of Bukittinggi City, West Sumatra Province. Method: The research uses a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants include officials from BKPSDM and PPPK selection participants there are 8 informant. Data were analyzed using Human Resource Management theory by Kasmir (2016), which includes forecasting, planning, organizing, implementing, and controlling. Results/Findings: The results show that the implementation of the PPPK selection in Bukittinggi City has followed the established procedures and merit principles. However, several obstacles remain, such as limited budget, an imbalance between applicants and available positions, and difficulties faced by participants in understanding the online selection system. Nevertheless, BKPSDM has made efforts through strengthened socialization, technical assistance, and inter-sectoral coordination. Conclusion: The implementation of the PPPK selection at BKPSDM Bukittinggi has been fairly good and in accordance with regulations, but improvements are needed in terms of budget allocation, information systems, and participants’digital literacy to ensure a more optimal and equitable selection process in the future. Keywords: PPPK Selection, Honorary Workers, Human Resource Management, BKPSDM, Bukittinggi City ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Ketidaksesuaian antara jumlah tenaga honorer yang ada dengan formasi yang tersedia, serta masih banyaknya tenaga honorer di Kota Bukittinggi yang belum terangkat menjadi PPPK. Tujuan: Untuk menganalisis pelaksanaan seleksi tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di BKPSDM Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat pelaksana di BKPSDM dan peserta seleksi PPPK berjumlah 8 informan. Data dianalisis menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dari Kasmir (2016), yaitu: perkiraan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi PPPK di Kota Bukittinggi telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan prinsip meritokrasi. Namun masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian jumlah formasi dengan pelamar, dan kesulitan peserta dalam memahami sistem seleksi daring. Meski demikian, BKPSDM telah melakukan berbagai upaya seperti penguatan sosialisasi, pendampingan teknis, dan koordinasi lintas sektor. Kesimpulan: Pelaksanaan seleksi PPPK di BKPSDM Kota Bukittinggi sudah cukup baik dan sesuai aturan, namun diperlukan peningkatan pada aspek anggaran, sistem informasi, dan literasi digital peserta agar pelaksanaan seleksi ke depan dapat berjalan lebih optimal dan adil. Kata Kunci: Seleksi PPPK, Tenaga Honorer, Manajemen SDM, BKPSDM, Kota Bukittinggi I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapainya tuj

Pertanyaan Umum

Apa permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian seleksi PPPK di BKPSDM Kota Bukittinggi?

Ada ketidaksesuaian antara jumlah tenaga honorer dan formasi yang tersedia, serta masih banyak tenaga honorer yang belum terangkat menjadi PPPK. Penelitian juga menyoroti tantangan terkait pemahaman teknologi dan prasyarat database BKN.

Bagaimana metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan seleksi PPPK?

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan berasal dari pejabat BKPSDM dan peserta seleksi PPPK, berjumlah 8 orang.

Bagaimana hasil penelitian terkait kesesuaian prosedur dan prinsip merit dalam seleksi PPPK?

Pelaksanaan seleksi dinilai telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan prinsip meritokrasi. Namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, ketidakseimbangan jumlah pelamar dengan formasi, serta kesulitan peserta memahami sistem seleksi daring.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Valentina