Implementasi Kebijakan Jalur Domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama di SMPN 143 Jakarta Utara

Sep 4, 2026

Unggah oleh Liam

Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jakarta Utara menerapkan jalur domisili untuk pemerataan akses pendidikan, mendekatkan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah, serta mengurangi stigma sekolah favorit. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan SPMB jalur domisili pada SMP Negeri melalui studi kasus SMPN 143 Jakarta Utara dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat menggunakan teori implementasi publik Grindle serta Van Meter dan Van Horn. Hasil menunjukkan implementasi berjalan tetapi belum optimal, dipengaruhi target kebijakan, sumber daya, komunikasi antarlembaga, karakter agen pelaksana, sikap implementor, serta kondisi ekonomi-sosial-politik dan manipulasi data.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar belakang dan isu pemerataan pendidikan

Tujuan SPMB berbasis jalur domisili dan regulasinya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR DOMISILI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SMPN 143 JAKARTA UTARA Rafelia Ramadhania, Sri Suwitri Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405 [Laman: www.fisip.undip.ac.id](Laman: www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](fisip@undip.ac.id) ABSTRACT The New Student Admissions System (SPMB) in North Jakarta has used a zoning system as an effort to equalize access to education, bring students' residences closer to schools and eliminate the stigma of favorite schools. The implementation of this policy is based on Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 and changed its name based on Minister of Education and Culture Regulation Number 3 of 2025 concerning the New Student Admission System, however there are still obstacles in the policy implementation process. The aim of this research is to analyze the implementation of the SPMB policy for the State Junior High School zoning system in North Jakarta and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of this policy using the theory of public policy implementation according to Grindle and Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and literature studies through primary and secondary data sources as well as qualitative analysis. The results of this research show that policy implementation has been implemented but has not run optimally, as indicated by the existence of some people who choose schools based on the school's academic achievement, school reputation and school facilities. The supporting factors in implementing this policy are related to the policy targets, availability of resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents and the attitudes of policy implementers. However, economic, social, and political conditions in the community and communication between organizations related to the manipulation of Family Card data so that the distribution of public school education is uneven & the lack of learning motivation of students who graduate through the domicile path with an older age than other paths. Researchers recommend optimizing socialization to the community, continuing efforts to improve education by the local government together with schools in facilitating facilities and infrastructure, human resources, and school management. Keywords: Implementation, Policy, Education, SPMB, Zoning ABSTRAK Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jakarta Utara telah menggunakan jalur domisili sebagai upaya dalam pemerataan akses pendidikan, mendekatkan tempat tinggalpeserta didik dengan sekolah dan menghilangkan stigma sekolah favorit. Pelaksanaan kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dan diubah namanya dengan berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan Dasardan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Namun masihterdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPMB jalur domisili SMP Negeri di Jakarta Utara dengan Studi Kasus SMPN 143 Jakarta dan mengidentifikasi faktor pendukung sertapenghambat implementasi kebijakan ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Grindle serta Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukandengan wawancara, observasi serta studi literatur melalui sumber data primer dan sekunder serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah terlaksana namun belum berjalan optimal yang ditandai dengan adanya sebagian masyarakat yang memilih sekolah berdasarkan prestasi akademik sekolah, reputasi sekolah serta fasilitas sekolah. Adapun faktor

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penerapan jalur domisili dalam SPMB di Jakarta Utara?

Jalur domisili diterapkan untuk pemerataan akses pendidikan, mendekatkan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah, serta mengurangi stigma sekolah favorit.

Bagaimana penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan SPMB jalur domisili?

Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Grindle serta Van Meter dan Van Horn, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan analisis kualitatif.

Faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut?

Faktor pendukung meliputi sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan sikap implementor. Faktor penghambat berasal dari kondisi ekonomi-sosial-politik masyarakat, manipulasi data Kartu Keluarga yang membuat distribusi pendidikan tidak merata, serta rendahnya motivasi belajar siswa lulusan jalur domisili usia lebih tua.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Liam