Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerapan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Aug 29, 2026

Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan pengecualian yang memberi fleksibilitas penerapan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PPK-BLUD ditujukan agar kualitas layanan serta produktivitas kinerja meningkat, dengan karakter non profit oriented. Penerapannya pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 (17 Maret 2017) berstatus BLUD penuh. Tujuannya meliputi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan, efisiensi serta kinerja keuangan, termasuk peningkatan kinerja BPSDMD melalui beragam sumber pendanaan hasil kerja sama.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman8

Waktu Membaca12 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Landasan regulasi penerapan PPK-BLUD

Kebutuhan pelatihan ASN dan tantangan peluang

Penetapan status BLUD penuh dan tujuan penelitian

Model implementasi kebijakan (Merilee S. Grindle dan Ripley & Franklin)

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR. 201/KPTS/BPKAD/2017 TENTANG PENERAPAN PPK-BLUD BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN Kabul Aman BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan [kabulaman16@gmail.com](kabulaman16@gmail.com) Abstract The Implementation of PPK-BLUD is an exception in financial management in general which provides flexibility in the form of freedom to implement sound business practices to improve service to the community. Exceptions given are intended to improve service quality and performance productivity which are non profit oriented. So that not all regional apparatus or work units of regional apparatus can implement PPK-BLUD, but only regional device organizations or work units of regional apparatus whose main tasks and functions provide services directly to the community or in other terms called Quasi Public Goods, namely regional apparatus in its operations some of it is financed from the Regional Revenue and Expenditure Budget, partly from the results of the services provided, however, its nature is not solely for profit. The application of PPKBLUD in the Regional Human Resource Development Agency of the Province of South Sumatra is stipulated by Governor Decree Number 201 / KPTS / BPKAD / 2017 dated March 17, 2017 with Full BLUD status. The purpose of implementing PPK BLUD is 1) Improving the quality of public services in this case education and training services; 2) Improving efficiency and Financial Performance; 3,) Increasing benefits for Stakeholders. After implementing PPK-BLUD BPSDMD, South Sumatra Province gets funding sources in the form of services from the results of cooperation with the regency / city government in Sumatra, South Sumatra, vertical agencies in the region, as well as ministries including the Ministry of Human Rights, Kemenrisdikti, Supreme Court and provincial/district governments/cities and other institutions in implementing cooperation in the implementation of education and training. Keywords: PPK-BLUD; Performance; Development Abstrak Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah PPKBLUD merupakan pengecualian dalam pengelolaan keuangan pada umumnya yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat. Pengecualian yang diberikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas kinerja yang sifatnya nonprofit oriented. Sehingga tidak semua perangkat daerah atau unit kerjaperangkat daerah dapat menerapkan PPK-BLUD, melainkan hanya organisasi perangkat daerah atau unit kerjaperangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ataudalam istilah yang lain disebut Quasi Public Goods, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, namun demikian sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit) . Penerapan PPKBLUD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkandengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/ BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Tujuan penerapan PPK BLUD adalah 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal ini pelayanan pendidikan dan pelatihan ; 2) Peningkatan efisiensi dan Kinerja Keuangan; 3) serta Peningkatan Kinerja BPSDMD. Setelah menerapkan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan dari hasil kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, instansivertikal yang ada di daerah, serta kementerian antara lain Kemenhum HAM, Kemenrisdikti, Mahkamah Agung 112 | Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerapan PPK-BLUDBPSDMDProvinsi Sumatera Selatan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam melaksanakan kerjasamapenyelenggaraan pendidika

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan PPK-BLUD dalam pengelolaan keuangan daerah?

PPK-BLUD adalah pengecualian dalam pengelolaan keuangan yang memberi fleksibilitas untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Pengecualian ini ditujukan agar kualitas layanan dan produktivitas kinerja meningkat dengan karakter non-profit oriented.

Mengapa tidak semua perangkat daerah dapat menerapkan PPK-BLUD?

Penerapan PPK-BLUD hanya untuk perangkat daerah atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan layanan langsung kepada masyarakat, yang dalam dokumen disebut Quasi Public Goods. Selain dibiayai dari APBD, layanan juga memperoleh pembiayaan dari hasil jasa, namun tidak semata mencari keuntungan.

Apa dasar keputusan dan tujuan penerapan PPK-BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan?

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD penuh. Tujuannya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik (pendidikan dan pelatihan), peningkatan efisiensi dan kinerja keuangan, serta peningkatan kinerja BPSDMD.

Aug 29, 2026

Unggah oleh 8796093062539