Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih - Abstrak Penelitian

Sep 10, 2026

Unggah oleh Connor

Penelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dan merumuskan mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan prinsip Good Cooperative Governance. Program koperasi desa diposisikan sebagai penguat perekonomian melalui pembentukan koperasi di berbagai wilayah, namun menghadapi hambatan seperti kapasitas manajerial yang rendah, literasi keuangan terbatas, tumpang tindih kelembagaan, serta ketidaksesuaian kualitas layanan dengan harapan anggota. Metode normatif dengan pendekatan konseptual dari literatur sekunder digunakan untuk menganalisis tata kelola koperasi dan faktor pendukungnya.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Konsep koperasi dalam regulasi Indonesia

Good Cooperative Governance dan prinsip tata kelola

Konteks desentralisasi dan isu implementasi program

DOI: [https://doi.org/10.38035/jim.v4i5](https://doi.org/10.38035/jim.v4i5)[ ](https://doi.org/10.38035/jim.v4i5)[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih
Revalina Amelia Setyabudi1
1Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, [revalina.23031@mhs.unesa.ac.id](revalina.23031@mhs.unesa.ac.id)
Corresponding Author: [revalina.23031@mhs.unesa.ac.id](revalina.23031@mhs.unesa.ac.id1)[1](revalina.23031@mhs.unesa.ac.id1)
Abstract: The Merah Putih Village Cooperative Program is a government initiative to strengthen the village economy through the establishment of cooperatives throughout Indonesia. Despite its strategic potential as a center for village production and distribution, its implementation faces various challenges, such as low managerial capacity, financial literacy, institutional overlap, and a mismatch between the quality of services provided by cooperatives and member expectations. Using a normative method with a conceptual approach sourced from secondary literature, this study examines the dynamics of the management of the Merah Putih Village Cooperative and outlines conflict resolution mechanisms based on the principles of Good Cooperative Governance. The results of the study indicate that the success of cooperatives is highly dependent on active community participation, transparency, accountability, and strengthening of local institutions. Thus, the Merah Putih Village Cooperative can be an alternative for a more participatory and equitable village economic policy.
Keyword: Governance, Cooperative, Village | | --- | | Abstrak: Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan koperasi di seluruh Indonesia. Meskipun memiliki potensi strategis sebagai pusat produksi dan distribusi desa, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas manajerial, literasi keuangan, tumpang tindih kelembagaan, dan ketidaksesuaian antara kualitas layananyang diberikan koperasi dengan harapan anggota. Dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual yang bersumber dari literatur sekunder, penelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dan menguraikan mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Koperasi yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi alternatif kebijakan ekonomi desa yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
Kata Kunci: Tata Kelola, Koperasi, Desa | PENDAHULUAN Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang berperan penting dalam mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat (H. Fitrianto,2016) . Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai entitas bisnis yang anggotanya dapat berupaperorangan atau badan hukum koperasi, dengan asas kekeluargaan sebagai dasar utama dalam menjalankan aktivitasnya (N. Suhardianto er al., 2025) . Koperasi dibentuk oleh masyarakatdengan kondisi ekonomi yang tergolong lemah, mereka menyadari bahwa dengan bersatu dan bekerja sama dalam suatu wadah kolektif, mereka dapat saling membantu dan memperbaiki taraf hidup masing-masing. Di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi diseluruh Indonesia, yang mencerminkan komitmen pemerintahdalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satu contohnya ialah Program Koperasi Merah Putih yang merupakan inovasi kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran. Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk dengan semangat g

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian tentang Koperasi Desa Merah Putih?

Penelitian bertujuan mengkaji dinamika pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih serta menguraikan mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan prinsip Good Cooperative Governance.

Apa tantangan utama yang dihadapi program koperasi desa?

Tantangannya meliputi rendahnya kapasitas manajerial, literasi keuangan yang kurang, tumpang tindih kelembagaan, serta ketidaksesuaian kualitas layanan koperasi dengan harapan anggota.

Prinsip apa saja yang menjadi inti Good Cooperative Governance dalam pengelolaan koperasi?

Intinya mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan, yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dalam regulasi perkoperasian.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Connor