Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2023 - Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Sep 10, 2026

Unggah oleh Skyler

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2023 mengatur kebijakan pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Landasan pertimbangan mencakup komitmen peningkatan kualitas dan profesionalisme PNS melalui pembinaan serta pengembangan karier, termasuk kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang lebih tinggi sesuai kebutuhan organisasi melalui Tugas Belajar atau Tugas Belajar biaya mandiri. Peraturan ini ditetapkan dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait manajemen PNS dan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman15

Waktu Membaca23 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Pasal 1

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a. bahwa pemberian Tugas Belajar merupakankomitmen strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan dalam upayapembinaan serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi denganpemberian tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri; c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlumenetapkan kebijakan tentang peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nmor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemb

Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar?

Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi, pembinaan, dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui kesempatan pendidikan pada jenjang lebih tinggi sesuai kebutuhan organisasi.

Siapa yang menjadi sasaran pemberian Tugas Belajar?

Pemberian Tugas Belajar ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Apa saja bentuk Tugas Belajar yang diatur?

Peraturan ini menyebutkan Tugas Belajar serta Tugas Belajar biaya mandiri sebagai skema kesempatan mengikuti pendidikan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Skyler