PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN - Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2015 - Tahun Anggaran 2016

Sep 10, 2026

Unggah oleh Oliver

Peraturan Bupati Lampung Selatan menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2016. Pedoman ini disusun dalam rangka tertib administrasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dan sebagai dasar penetapan ketentuan daerah terkait pengelolaan keuangan. Ruang lingkup mengatur pengertian dan dasar pelaksanaan, termasuk definisi daerah, pemerintah daerah, bupati, perangkat daerah, serta konsep keuangan daerah dan APBD.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman173

Waktu Membaca4 jam 26 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Dasar Pertimbangan

Dasar Hukum

Ketentuan Umum (Pasal 1)

# B UPATILAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATANNOMOR 42. TAHUN 2015 TENTANG # PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN LAMPUNG SELATANTAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN, :a.bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunanAnggaran berbasis kinerja di Kabupaten Lampung Selatan,maka perlu disusun Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LampungSelatan Tahun Anggaran 2016; Menimbang b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a di atas,maka perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan TahunAnggaran 2016; :1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956,Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,Undang-UndangDarurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Termasuk Kota Praja dalam lingkunganDaerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1821); Mengingat 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi,Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 04,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 1261,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438); 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5597),sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741); 10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan PresidenNomor70 Tahun 2012; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber dari APBD (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 450)sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 540); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Repu

Pertanyaan Umum

Peraturan Bupati ini mengatur apa?

Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2016.

Mengapa pedoman APBD tersebut disusun?

Pedoman disusun untuk mewujudkan tertib administrasi penyusunan anggaran berbasis kinerja serta menjadi dasar penetapan peraturan bupati tentang pedoman APBD.

Apa yang dimaksud dengan APBD dalam peraturan ini?

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Oliver