Peraturan Bupati Gresik - Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026

Sep 10, 2026

Peraturan Bupati Gresik menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai pedoman penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan acuan terhadap Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan dilakukan untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sekaligus meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional dan pemerintahan daerah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman479

Waktu Membaca12 jam 18 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Mengingat

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensialokasi berbagai sumber daya dalam pembangunandaerah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telahdisempurnakan oleh Bupati berdasarkan hasil fasilitasioleh Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan; -2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Kota 1950 Besar tentangdalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -3- 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026?

Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Dasar hukum apa yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah?

Peraturan ini merujuk ketentuan dalam Pasal terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur penyusunan rencana pembangunan daerah.

Apa yang menjadi dasar penetapan Peraturan Bupati ini?

Pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam bagian Menimbang huruf a, b, dan c, yang menyatakan kebutuhan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Sep 10, 2026

Unggah oleh River Wang