PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA - NOMOR 64 TAHUN 2022 - TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Sep 17, 2026

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2022 menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 terkait Standar Harga Satuan Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2022. Pengaturan ini disusun untuk mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah. Perubahan diperlukan karena standar sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Dasar pertimbangan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman92

Waktu Membaca2 jam 22 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Dasar Penetapan

Pertimbangan

Mengingat

Ketetapan

Menetapkan

Pasal I

Perubahan ketentuan dalam Lampiran

# GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARANOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2021TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Menimbang:a bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasipelaksanaan anggaran pada perangkat daerah di ProvinsiSulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian terhadapStandar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022; b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentangStandar Harga satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehinggaperlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan PeraturanGubernur tentang Perubahan atas Peraturan GubernurNomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Satuan PerangkatDaerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat :1. Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 —2— tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SistemKeuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019(COVID-19)dan/atau Dalam Rangka MenghadapiAncaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasionaldan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355)sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang KebijakanKeuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untukPenanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID- 19)dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman YangMembahayakan Perekonomian Nasional dan/atau StabilitasSistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang ProvinsiSulawesi Tenggara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 67,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6778); —3— 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 142,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6523); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun2017 tentang Jasa Konstruksi(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 107)sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

Pertanyaan Umum

Apa dasar pertimbangan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2022?

Untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah, serta karena Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang standar harga satuan tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Peraturan ini mengubah ketentuan apa?

Peraturan ini menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021, khususnya terkait Standar Harga Satuan Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2022.

Bagaimana ruang lingkup waktunya?

Standar harga satuan yang diubah ditujukan untuk Tahun Anggaran 2022.

Sep 17, 2026

Unggah oleh Lucas Martin