PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN - Nomor 72 Tahun 2016 - Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Hazel

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2016 menetapkan susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Aturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dokumen mengatur kedudukan dinas, susunan organisasi yang mencakup sekretariat, bidang-bidang (lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian dan pengembangan), UPTD, serta kelompok jabatan fungsional, termasuk tugas dan fungsi utama kepala dinas.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman31

Waktu Membaca48 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB I

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu - Kepala Dinas

Pasal 4

Pasal 5

Bagian Kedua - Sekretariat

Pasal 6

301 # GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATANNOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG ## SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSIDINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR SUMATERA SELATAN, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PeraturanDaerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang SusunanOrganisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Selatan; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1814); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4849); 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4956); — 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5025); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887); 7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiSumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi SumateraSelatan Tahun 2016 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGANPROVINSI SUMATERA SELATAN. ## BAB IKETENTUAN UMUM ### Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiSumatera Selatan. — 4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan ProvinsiSumatera Selatan. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiSumatera Selatan. 6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkatUPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Selatan. ### BAB I KEDUDUKAN ### Pasal 2 (1)Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan PemerintahProvinsi di bidang Perhubungan. (2)Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinasyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah. ### BAB IIISUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1)Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari: a.Kepala Dinas. b.Sekretariat,membawahi: 1.Subbagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan; 2.Subbagian Keuangan;dan 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian. c.Bidang Lalu Lintas Jalan,membawahi: 1.Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; 2.Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;dan 3.Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan. d.Bidang Angkutan Jalan,membawahi: 1.Seksi Angkutan Jalan; 2.Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan;dan 3.Seksi Terminal. 2 e.Bidang Pelayaran,membawahi: 1.Seksi Kepelabuhanan; 2.Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran;dan 3.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan AngkutanSungai,Danau dan Penyeberangan. f.Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan,mem-bawahi: 1.Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; 2.Seksi Lalu Lin

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2016?

Peraturan menetapkan susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Bagaimana kedudukan Dinas Perhubungan menurut Pasal 2?

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Apa tugas dan fungsi utama Kepala Dinas Perhubungan?

Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi, dengan fungsi koordinasi data dan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pembangunan sarana-prasarana, serta pengelolaan bidang kepegawaian, keuangan, dan tata usaha, termasuk pembinaan UPTD.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Hazel