Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur - Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 - Nomor 40 Tahun 2021

Sep 10, 2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman penyusunan RKA dan penganggaran berbasis kinerja. Standar ini digunakan untuk menetapkan biaya komponen masukan kegiatan pada tiap Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan maupun pelaksanaan APBD. Penyusunan berpedoman pada analisis standar belanja, standar harga satuan, indikator dan tolak ukur kinerja, serta mempertimbangkan asas disiplin, tertib, kemampuan daerah, karakteristik, efektif dan efisien.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman116

Waktu Membaca2 jam 59 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Definisi dalam Peraturan Gubernur

Maksud dan Tujuan

Maksud

Tujuan

Asas Penyusunan

Disiplin, tertib, kemampuan daerah

Fungsi dan Batas Tertinggi

Standar Biaya Umum sebagai batas tertinggi

Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 40 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 JULI 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUMPEMERINTAB PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 0 0 0 [I3III3ITTI; ZR'OUIISJ TIE7J fT7TIE0FE] a I I a u I 0 0 0 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan digunakanuntuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalampenyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur kinerja, sasaran kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar pelayanan minimal; c. bahwa analisis standar belanja sebagaimana dimaksud padahurufb, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Mengingat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022; : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Menetapkan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PKM.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUMPEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUNANGGARAN 2022. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalahsatua

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan Standar Biaya Umum dalam Peraturan Gubernur ini?

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menetapkan biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja anggaran pada tahun anggaran 2022.

Untuk apa Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 ditetapkan?

Untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat objektif, sesuai karakteristik serta perkembangan kebutuhan daerah, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana fungsi Standar Biaya Umum terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran?

Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi, yaitu batasan biaya yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran.

Sep 10, 2026

Unggah oleh 8796093062539