Peraturan Gubernur Bali - Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali - Nomor 22 Tahun 2025

Sep 10, 2026

Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit untuk Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali. Landasan penyusunan meliputi kewajiban rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal serta kebutuhan dukungan fasilitas layanan kesehatan bagi penyelenggaraan upaya kesehatan. Dokumen mengatur ketentuan umum melalui definisi berbagai pihak dan istilah kelembagaan, termasuk ruang lingkup provinsi, pemerintah provinsi, gubenur, dinas kesehatan, serta penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

BahasaIndonesian

KategoriLayanan Kesehatan

FormatPDF

Halaman56

Waktu Membaca1 jam 26 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi dalam Peraturan Gubernur ini

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG SALINAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf r, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Peme

Pertanyaan Umum

Apa dasar pertimbimbangan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit dalam dokumen ini?

Penyusunan didasarkan pada peran rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dan kewajiban rumah sakit menyusun serta melaksanakan peraturan internal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apa yang ditetapkan dalam amar keputusan peraturan ini?

Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit untuk Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

Apa saja istilah yang dijelaskan pada ketentuan umum, khususnya dalam Pasal 1?

Pasal 1 memuat definisi seperti Provinsi, Pemerintah Provinsi, Gubernur, Dinas Kesehatan, serta PPKD dan Pelayanan Kesehatan, termasuk ruang lingkup promotif, preventif, dan kuratif.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aria Callaghan