STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Sep 20, 2026

Unggah oleh Aladdin

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan ini menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2026 sebagai pedoman pembakuan barang dan jasa berdasarkan jenis, spesifikasi, kualitas, serta harga tertinggi. Regulasi mengatur penggunaan standar dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta menetapkan komponen standar berupa SSH, SBU, HSPK, dan ASB. Standar dirinci melalui Lampiran I sampai IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan, dengan dasar perumusan melalui pendataan harga pasar oleh Perangkat Daerah teknis.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman676

Waktu Membaca17 jam 21 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Daerah, Pemerintah Daerah, dan Gubernur

Definisi istilah standar (SSH, SBU, ASB, HSPK)

Penetapan Standar Harga Satuan

Tujuan penggunaan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 2026

Komponen standar: SSH, SBU, HSPK, ASB

Lampiran I sampai IV sebagai bagian tidak terpisahkan

Tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah bkadsulsel @bkadsulsel [ppidbkad@gmail.com](ppidbkad@gmail.com) [www.bkad.sulselprov.go.id](www.bkad.sulselprov.go.id @bkad_sulsel)[ @bkad_sulsel](www.bkad.sulselprov.go.id @bkad_sulsel) BkadSulsel badan keuangan danASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN STANDAR HARGA GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dankualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu. 6. Satuan Harga adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang dan jasa yang berla

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini?

Peraturan ini menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai standar harga dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Komponen standar harga apa saja yang diatur?

Komponen yang diatur meliputi SSH, SBU, HSPK, dan ASB, masing-masing dicantumkan pada lampiran yang berbeda.

Di mana rincian standar harga dimuat?

Rincian SSH, SBU, HSPK, dan ASB dimuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Sep 20, 2026

Unggah oleh Aladdin