ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017

Sep 10, 2026

Peraturan Bupati Barru menetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya untuk kegiatan satuan kerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2018. ASB menjadi alat ukur belanja dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku seragam antar instansi di Kabupaten Barru, bertujuan meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kegiatan untuk pengendalian anggaran. Penerapan ASB dirujuk melalui lampiran serta menegaskan penyesuaian indeks bila terjadi perubahan harga standarisasi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman27

Waktu Membaca42 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menetapkan

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pasal 3

BAB III Analisis Standar Belanja

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV Ketentuan Penutup

Pasal 6

Pasal 7

BUPATI BARRUPROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BARRUNOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG # ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRUTAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARRU, Menimbang : a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,maka dalampengelolaan keuangan,perlu ditetapkan Analisis StandarBelanja Pemerintah Kabupaten Barru yang didasarkanpada capaian kinerja,indikator kinerja,Standar SatuanHarga dan Standar Pelayanan Minimal; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barrutentang Analisis Standar Belanja Pemerintah KabupatenBarru Tahun Anggaran 2018; Mengingat ::1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822); 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4250); 9 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400); 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 110,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5155); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6041); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten BarruTahun 2008 Nomor 29,Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Barru No

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam peraturan ini?

ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh satuan kerja pemerintah daerah di Kabupaten Barru untuk satu tahun anggaran.

Untuk apa ASB diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah?

Penerapan ASB bertujuan meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Bagaimana jika terjadi perubahan harga standarisasi barang dan jasa?

Pemerintah akan melakukan kebijakan penyesuaian indeks ASB, dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Chumphorn