Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - Ringkasan Pokok Bahasan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aladdin

Ringkasan pokok bahasan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Uraian mencakup pengantar manajemen ASN, dasar hukum penyusunan, serta sistematika PP yang memuat ketentuan umum sampai ketentuan penutup. Dokumen juga memuat aspek penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan, cuti, pengawasan dan evaluasi, larangan, serta ketentuan peralihan, termasuk jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman43

Waktu Membaca1 jam 6 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pengantar

PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Dasar Hukum

Sistematika PP Manajemen PPPK

Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK

Penutup

Langkah Tindak Lanjut

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2019 POKOK BAHASAN 1 PENGANTAR 2 PP No. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK 3 PENUTUP 4 LANGKAH TINDAK LANJUT 5 JF YANG DAPAT DIISI PPPK 1 PENGANTAR PENGATURAN MANAJEMEN ASN UU No. 8 Tahun 1974 UU No. 43 Tahun 1999 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PNS) 􀀵 19 Desember 2013 Ditandatangani DPR 􀀵 15 Januari 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara UU No. 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA (PNS + PPPK) TINDAK LANJUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014 UU No. 5 Tahun 2014 JABATAN ASN 􀀵 JABATAN PIMPINAN TINGGI 􀀵 JABATANADMINISTRASI 􀀵 JABATAN FUNGSIONAL 􀀵 15 Januari 2014 Diundangkandalam Lembaran Negara PERATURAN PELAKSANAAN YANG SUDAH TERBIT PP No. 21 Tahun 2014 PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATASUSIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL 􀀵 19 Maret 2014 Diundangkandalam Lembaran Negara PP No. 70 Tahun 2015 JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGIPEGAWAI ASN 􀀵 17 September 2015 Diundangkandalam Lembaran Negara PP No. 11 Tahun 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 􀀵 7 April 2017 Diundangkandalam Lembaran Negara PP No. 49 Tahun 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIANKERJA 􀀵 28 November 2018 Diundangkandalam Lembaran Negara 2 PP No . 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK DASAR HUKUM PENYUSUNAN PP No. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah. SISTEMATIKA PP MANAJEMEN PPPK BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII BAB XIV BAB XV KETENTUAN UMUM PENETAPAN KEBUTUHAN PENGADAAN PENILAIAN KINERJA PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMBERIAN PENGHARGAAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PERLINDUNGAN CUTI PENGAWASAN DAN EVALUASI LARANGAN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP 15 BAB 102 PASAL JABATAN ASN YANG DAPAT DIISI OLEH PPPK JF JPT Jabatan lain yang ditetapkan oleh Menteri PANRB 􀀵 Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah 􀀵 Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.

Pertanyaan Umum

Apa dasar hukum penyusunan PP tentang manajemen PPPK?

PP disusun mengacu pada ketentuan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya mandat pengaturan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK dalam PP.

Apa saja komponen utama dalam sistematika PP Manajemen PPPK?

Sistematika memuat ketentuan umum, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan, cuti, pengawasan dan evaluasi, larangan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Jabatan ASN apa yang dapat diisi oleh PPPK menurut dokumen ini?

Dokumen menyebut jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk JPT dan jabatan fungsional (JF), serta jabatan lain yang ditetapkan Menteri PANRB sesuai ketentuan yang berlaku.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aladdin