Pemerintah Diminta Transparan Soal Isu Pengadaan Kipas Angin RP 1,8 Triliun untuk KDMP Merah Putih - Pemerintah diminta membuka data pengadaan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta pemerintah membuka secara rinci informasi rencana pengadaan kipas angin dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut bernilai sekitar Rp 1,8 triliun. TTI menegaskan publik memerlukan data: jumlah unit, harga satuan, spesifikasi, metode pengadaan, penyedia, serta proses pengawasan. Keterbukaan sejak tahap perencanaan diperlukan agar akuntabilitas dan tata kelola yang baik terjaga serta mencegah persepsi negatif, dugaan penyimpangan, dan memastikan pengadaan efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, serta akuntabel.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman3

Waktu Membaca5 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

TTI meminta pemerintah transparan

Rincian data yang dibutuhkan publik

Keterbukaan sejak tahap perencanaan

Dokumen pendukung dan mekanisme pemilihan penyedia

Peran pengawasan internal

Kerangka tahapan dan perencanaan pengadaan

PEMERINTAH DIMINTA TRANSPARAN SOAL ISU PENGADAAN KIPASANGIN RP 1,8 TRILIUN UNTUK KOPDES MERAH PUTIH Sumber Gambar : Ilustrasi Banda Aceh (ANTARA) - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, meminta pemerintah membuka secara rinci informasi terkait kabarrencana pengadaan kipas angin dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut-sebut bernilai sekitar Rp 1,8 triliun. Nasruddin mengatakan besarnya nilai anggaran yang beredar di ruang publik menuntut adanya penjelasan yang komprehensif agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. "Yang dibutuhkan publikbukanbantahan atau opini, tetapi data. Berapa jumlah kipas angin yang akan dibeli, berapa harga satuannya, apa spesifikasinya, bagaimana metode pengadaannya, siapa penyedianya, dan bagaimana proses pengawasannya," kata Nasruddin, Selasa, 14 Juli 2026. Menurutnya, setiap program pemerintah dengan nilai anggaran besar perlu disertai keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan. Hal itu penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung sesuai prinsipakuntabilitas dan tata kelolapemerintahan yang baik. Nasruddin menilaipemerintah perlumenjelaskan dasar kebutuhan pengadaan, perencanaan anggaran, hingga mekanismepelaksanaan pengadaan apabila rencana tersebut memang akan direalisasikan. Ia menegaskan, proses pengadaanbarang danjasapemerintah harus mengedepankan prinsipefisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Keterbukaan sejak awal, menurutnya, dapat mencegah munculnya persepsi negatif maupun dugaan penyimpangan. TTI jugamemintapemerintah membuka dokumen pendukung yang dapat diakses publik sesuai ketentuan, seperti kajian kebutuhan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis barang, serta mekanisme pemilihan penyedia. Selain itu, TTImendorong aparat pengawasan internal pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun lembaga pengawas lainnya untuk mengawal prosespengadaan apabila rencana tersebut benar-benar dilaksanakan. "Kalau seluruh prosessudah sesuai aturan, pemerintah tidak perlu ragu membuka data kepada publik. Transparansi adalah cara terbaik menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran," kata Nasruddin. Sumber berita : [https://www.ajnn.net/news/pemerintah-diminta-transparan-soal-isu-pengadaan-kipas](https://www.ajnn.net/news/pemerintah-diminta-transparan-soal-isu-pengadaan-kipas)angin-rp-1-8-triliun-untuk-kopdes-merah-putih/index.html, 14 Juli 2026 Catatan : 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN / APBD / APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhansampai dengan serah terima hasil pekerjaan.1 Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, prosespemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. 2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan identifikasi pengadaanbarang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam RUP.2 3. RUP memuat informasi pengadaan barang/jasa meliputi:3 a. nama dan alamat PA/KPA; b. nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan; c. cara pengadaan; d. uraian singkat paket pengadaan; e. volume paket pengadaan; f. nilai paket pengadaan; g. lokasi paket pengadaan; h. sumber dana; dan i. perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa. 4. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaandengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Ta

Pertanyaan Umum

Apa yang diminta TTI terkait rencana pengadaan kipas angin dalam program KDMP Merah Putih?

TTI meminta pemerintah membuka secara rinci informasi pengadaan, termasuk jumlah, harga satuan, spesifikasi, metode pengadaan, penyedia, dan proses pengawasan.

Mengapa TTI menilai perlu keterbukaan sejak tahap perencanaan?

Karena program bernilai anggaran besar harus disertai keterbukaan agar penggunaan anggaran negara sesuai akuntabilitas dan tata kelola yang baik serta mencegah spekulasi dan persepsi negatif.

Dokumen apa saja yang diminta TTI agar dapat diakses publik?

TTI meminta akses dokumen pendukung seperti kajian kebutuhan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis barang, serta mekanisme pemilihan penyedia sesuai ketentuan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason