[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-229377-113":53,"doc-detail-229377-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","government-and-indonesian-governance-collected-essays-chapter-1-introduction","PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN INDONESIA (SEBUAH BUNGA RAMPAI) - BAB 1 - PENDAHULUAN","","Buku ini membahas dinamika ketatanegaraan dan pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk warisan birokrasi kolonial serta nilai-nilai sosial yang mewarnai praktik birokrasi pusat maupun daerah. Uraian menyoroti era reformasi pasca 1998, kompleksitas demokrasi, kebebasan dan HAM, serta tantangan lemahnya negara pada sumber daya, birokrasi, dan penegakan hukum. Selain itu, dibahas relasi kekuasaan eksekutif–legislatif dari 1949 hingga 1998 dan pergeseran otonomi daerah dalam berbagai periode politik. Pembahasan etika pemerintahan dan ilmu pemerintahan yang interdisipliner turut mempertegas arah kajian.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/government-and-indonesian-governance-collected-essays-chapter-1-introduction/229377/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/government-and-indonesian-governance-collected-essays-chapter-1-introduction/229377.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Mimi","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-26","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":80},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa hubungan dinamika ketatanegaraan dengan tata kelola pemerintahan di Indonesia?","Question",{"text":109,"@type":110},"Dinamika ketatanegaraan memengaruhi cara pemerintahan dijalankan. Pemerintahan yang baik menuntut birokrasi yang baik, sekaligus dipengaruhi warisan sistem kolonial dan nilai sosial dalam birokrasi.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Bagaimana gambaran era reformasi terhadap demokrasi, negara, dan penegakan hukum?",{"text":114,"@type":110},"Reformasi sejak 1998 menunjukkan meningkatnya kesetaraan dan partisipasi masyarakat, serta kebebasan dan HAM. Namun negara tampak lemah pada sumber daya, birokrasi, dan penegakan hukum, yang berujung pada pragmatisme dan oportinisme dalam politik.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Bagaimana skala prioritas otonomi daerah berubah dari masa ke masa?",{"text":118,"@type":110},"Prioritas desentralisasi bergeser sesuai rezim: efisiensi pada masa awal kolonial, kemudian efisiensi dan partisipasi, lalu demokratisasi pada masa kemerdekaan. Pada demokrasi terpimpin berfokus pada stabilitas dan efisiensi, Orde Baru menekankan daya guna dan hasil guna serta stabilitas politik, sedangkan reformasi mengutamakan demokratisasi dengan aspek efisiensi dan efektivitas.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},229377,1789038269,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":80,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141},2336477974920,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_155a257f0dc6eb9ab79c44ca47cae57d","PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN  \nINDONESIA  \n(SEBUAH BUNGA RAMPAI)  \nOleh: Dr . Baharuddin Thahir, M. Si  \nNIP. 19750502 200604 1 001 Dosen Fakultas Politik Pemerintahan Nomor Induk Dosen Nasional: 3402057501 Sertifikat Pendidik: 18134200107064  \nRumpun Keilmuan: Ilmu Pemerintahan  \nINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  \n2019  \nBAB  \n1  \nPENDAHULUAN  \nDinamika ketatanegaraan Indonesia turut mempengaruhi tata kelola pemerintahan . Pada saat yang sama p emerintahan yang baik membutuhkan birokrasi yang baik pula . Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan yang kitapraktekkan sekarang ini merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang pada gilirannya memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap praktek birokrasi di Indonesia . Secara umum, nilai-nilai social seperti paternalistik, primordial, patron-klien dan lain-lain relatif mewarnai sistem birokrasi, baik dipusat maupun di daerah.  \nEra reformasi yang berlangsung sejak 1998 cukup menarik untuk disoroti. Pertanyaan pentingnya, dimana posisi Indonesia sekarang ini. Di era inikemajemukan sangat menonjol dan penyeragaman dianggap berten tangandengan demokrasi. Di satu sisi, kesetaraan dan partisipasi masyarakat mulai tampak. Di sisi lain, negara tampak lemah baik dalam bidang sumber dayamaupun birokrasi dan penegakan hukum . Kebebasan dan HAM menjadi dasarbagi pengembangan hak politik warga dankebebasan pers.  \nSejak terjadinya gelombang demokrasi (democracy wave) yang berlangsung sejak akhir tahun 1980-an yang ditandai pula dengan runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya rezim-rezim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur membuat landasan ideologi seolah-olah tidak relevan dan aktual. Namun dibalik sejumlah fakta tersebut di atas demikian pula sikappengagungan terhadap globalisasi dan modernisasi sesungguhnya menyebabkan merosot dan meredupnya banyak ideologi-baik universal maupun lokal. Pada saat yang sama nasionalisme (termasuk fanatisme) lokal justru mengalami gejala peningkatan.  \nDi bidang politik, demokrasi tak hanya menghasilkan peningkatan partisipasi politik masyarakat, tapi juga distorsi yang berlangsung relatif permanen karena partai politik enggan melakukan reformasi di internalnya . Sementara itu, penegakan hukum disinyalir belum maksimal bahkan terkesan melahirkan semakin meningkatnya pragmatisme dan oportinisme yang cenderung menghalalk an semua cara dalam berpolitik dan berdemokrasi.  \nSementara itu dalam konteks hubungan kekuasaan antara eksekutiflegislatif berjalan dengan berbagai macam warna dan dinamikanya . Meski para pendiri bangsa bersepakat bahwa sistem pemerintahan bernuansa presidensialmelalui UUD 1945, namun dalam mengalami distorsi bahkan pernah dipraktekkan secara parlement er karena kuatnya tekanan domestik dan internasional. Dinamika itu dapat dilihat sejak tahun 1949 hingga tahun 1966.  \nPasang-surut relatif serupa dialami pula oleh bangsa Indonesia dalam konteks relasi eksekutif-legislatif. Pendulum relasi yang sarat legislatif (legislative heavy) pada era parlementer, berubah total menjadi sarat eksekutif ( executive heavy) ketika UUD 1945 kembali berlaku selama dua periode sistemotoriter, Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959-1965) dan Orde Baru Soeharto ( 1966-1998) .  \nRuang lingkup etika pemerintahan tidak dibatasi hanya sekedar penilaian baik-buruk, wajar-tidak wajar, etis dan tidak etis namun juga pantas dan tidak pantas . Bahkan perilaku etis saat ini bisa menjadi lebih luas, yang berarti ia dapat memasuki wilayah merasa atau tidak merasa ( sense of crisis ) . Sebagaicontoh kehidupan mewah yang diperlihatkan oleh sebagian pejabat yang sebenarnya dapat dipandang wajar karena mereka memperoleh penghasilanyang memungkinkan untuk itu, namun ketika dipersandingkan dengan realitassosial masyarakat yang diwakilinya maka perilaku itu menjadi tidak etis .  \nDalam konteks pmerintahan daerah, pemerintah pusat memberikanotonomi kepada daerah senantiasa mengalami dinamika dari masa ke masa. Pada masa Hindia Belanda, skala prioritas tujuan desentralisas","cbCaijXTfVwzTUU5","https://ap.wps.com/l/cbCaijXTfVwzTUU5","pdf",770916,182,"Indonesian","# BAB 1 PENDAHULUAN\n## Dinamika tata kelola pemerintahan dan warisan birokrasi kolonial\n## Era reformasi: posisi Indonesia, demokrasi, HAM, kebebasan pers\n## Gelombang demokrasi dan pergeseran ideologi\n## Demokrasi, distorsi politik, dan penegakan hukum\n## Dinamika relasi eksekutif–legislatif dalam berbagai rezim\n## Etika pemerintahan dalam praktik dan penilaian sosial\n## Otonomi daerah: perubahan skala prioritas dari Hindia Belanda hingga reformasi","[{\"question\":\"Apa hubungan dinamika ketatanegaraan dengan tata kelola pemerintahan di Indonesia?\",\"answer\":\"Dinamika ketatanegaraan memengaruhi cara pemerintahan dijalankan. Pemerintahan yang baik menuntut birokrasi yang baik, sekaligus dipengaruhi warisan sistem kolonial dan nilai sosial dalam birokrasi.\"},{\"question\":\"Bagaimana gambaran era reformasi terhadap demokrasi, negara, dan penegakan hukum?\",\"answer\":\"Reformasi sejak 1998 menunjukkan meningkatnya kesetaraan dan partisipasi masyarakat, serta kebebasan dan HAM. Namun negara tampak lemah pada sumber daya, birokrasi, dan penegakan hukum, yang berujung pada pragmatisme dan oportinisme dalam politik.\"},{\"question\":\"Bagaimana skala prioritas otonomi daerah berubah dari masa ke masa?\",\"answer\":\"Prioritas desentralisasi bergeser sesuai rezim: efisiensi pada masa awal kolonial, kemudian efisiensi dan partisipasi, lalu demokratisasi pada masa kemerdekaan. Pada demokrasi terpimpin berfokus pada stabilitas dan efisiensi, Orde Baru menekankan daya guna dan hasil guna serta stabilitas politik, sedangkan reformasi mengutamakan demokratisasi dengan aspek efisiensi dan efektivitas.\"}]","PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN INDONESIA (SEBUAH BUNGA RAMPAI) - BAB 1 - PENDAHULUAN | PDF",280]