[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-229896-113":53,"doc-detail-229896-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","government-agency-performance-report-lkip-bpsdm-law-and-human-rights-year-2018-introduction","Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018 - Pendahuluan","","Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan mengacu pada amanat berbagai peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja, sistem akuntabilitas, serta petunjuk teknis perjanjian dan pelaporan kinerja. Dokumen ini memaparkan latar belakang pengembangan SDM hukum dan HAM, strategi peningkatan kualitas melalui diklat dan penilaian kompetensi, serta landasan kebijakan, visi, misi, dan tujuan.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/government-agency-performance-report-lkip-bpsdm-law-and-human-rights-year-2018-introduction/229896/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/government-agency-performance-report-lkip-bpsdm-law-and-human-rights-year-2018-introduction/229896.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Quinn Holloway","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-26","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",5,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa tujuan penyusunan LKIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018?","Question",{"text":110,"@type":111},"LKIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Hukum dan HAM selama Tahun 2018, dengan mengacu pada RENSTRA dan RPJMN serta peraturan terkait pelaporan kinerja.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Berdasarkan dokumen, landasan regulasi apa yang digunakan dalam penyusunan LKIP?",{"text":115,"@type":111},"Penyusunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Bagaimana peran BPSDM Hukum dan HAM dalam meningkatkan kualitas SDM?",{"text":119,"@type":111},"BPSDM Hukum dan HAM berperan strategis dalam pengembangan SDM hukum dan HAM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian kompetensi agar aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kompeten.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},229896,1789044850,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},2336474466712,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_a8503ba1806abce46bf441b54a3ca4cd","LAPORANKINERJA  \nT.A 2018  \nBpsdm kumham @bpsdmhukumdanhambpsdm_kumham  \nBadan Pengembangan  \nSumber Daya Manusia Hukum dan HAM  \nJln. Raya Gandul No.4 Cinere Depok-Jawa Barat  \nKATA PENGANTAR  \nPuji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuatberdasarkan amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah .  \nLaporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Hukum dan HAM ini berisikan gambaran mengenai hasil pencapaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPSDM Hukum dan HAM dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan HAM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.  \nAkhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Hukum dan HAM tahun 2018 ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.  \nDepok, Februari 2019 Kepala BPSDM Hukum dan HAM  \nDr. Mardjoeki NIP.19590712 198303 1 002  \n1  \nBAB I  \nPENDAHULUAN  \nA. Latar Belakang  \nDalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM berbasis teknologi informasi (e-gov PASTI Nyata), Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM melakukan pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan penilaian kompetensi bagi SDM Kementerian Hukum dan HAM dan para Aparatur Penegak Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  \nBerkenaan dengan hal tersebut BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu uniteselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melakukan pengembangan SDM Hukum dan HAM perlu menyampaikan laporan pengembangan SDM yang telah dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabanterhadap pelaksanaan kinerjanya pada Tahun 2018.  \nPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.  \nLaporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dibebankan Kementerian Hukum dan HAM kepada BPSDM Hukum dan HAM pada  \n2  \ntahun anggaran 2018. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  \nB. Visi, Misi dan Tujuan  \nMelaksanakan pembangunan hukum, pelayanan dan penegakan hukum, sertaperlindungan Hak Asasi Manusia merupakan prioritas nasional ya","cbCainOPORruLAaX","https://ap.wps.com/l/cbCainOPORruLAaX","pdf",5800447,96,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Latar Belakang\n## Visi, Misi dan Tujuan\n## Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM","[{\"question\":\"Apa tujuan penyusunan LKIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018?\",\"answer\":\"LKIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Hukum dan HAM selama Tahun 2018, dengan mengacu pada RENSTRA dan RPJMN serta peraturan terkait pelaporan kinerja.\"},{\"question\":\"Berdasarkan dokumen, landasan regulasi apa yang digunakan dalam penyusunan LKIP?\",\"answer\":\"Penyusunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja.\"},{\"question\":\"Bagaimana peran BPSDM Hukum dan HAM dalam meningkatkan kualitas SDM?\",\"answer\":\"BPSDM Hukum dan HAM berperan strategis dalam pengembangan SDM hukum dan HAM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian kompetensi agar aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kompeten.\"}]","Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018 - Pendahuluan | PDF",148]