[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-606643-113":53,"doc-detail-606643-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","governance-of-information-and-communication-technology-in-the-concept-of-the-rasyidah-caliphate-state-analysis-of-digital-industry-policy-cybersecurity-privacy-and-public-service","Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Konsep Negara Khilafah Rasyidah - Analisis Kebijakan Industri Digital, Keamanan Siber, Privasi, dan Pelayanan Publik","","Perkembangan TIK membentuk cara negara mengelola pemerintahan, industri, keamanan, layanan publik, serta relasi dengan masyarakat. Artikel mengkaji dokumen Dā’irat Tiknūlūjiyā al-Ma‘lūmāt wa al-Ittiṣālāt fī Dawlat al-Khilāfah al-Rāsyidah (Hizbut Tahrir, 2026) dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap dokumen primer 65 halaman. Kajian memetakan tema industri TIK, keamanan siber dan peperangan elektronik, infrastruktur digital, pengelolaan data, pelayanan pemerintahan, dan integrasi teknologi. Temuan menunjukkan model tata kelola terpusat pada lembaga khusus, menekankan kemandirian produksi teknologi, kontrol infrastruktur dan data negara, pembatasan akses data pribadi, serta pemanfaatan sistem digital untuk administrasi hingga transaksi keuangan, namun bersifat normatif dan memerlukan pengkajian kelayakan implementasi.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/governance-of-information-and-communication-technology-in-the-concept-of-the-rasyidah-caliphate-state-analysis-of-digital-industry-policy-cybersecurity-privacy-and-public-service/606643/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/governance-of-information-and-communication-technology-in-the-concept-of-the-rasyidah-caliphate-state-analysis-of-digital-industry-policy-cybersecurity-privacy-and-public-service/606643.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Well Done","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-11-09","2026-10-16",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":71},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa fokus utama dokumen kebijakan TIK dalam konsep Negara Khilafah Rasyidah?","Question",{"text":109,"@type":110},"Dokumen menempatkan TIK sebagai sektor strategis terkait kemandirian industri, keamanan negara, perlindungan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemahaman Islam penerbitnya.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Bagaimana metode analisis pada artikel ini dilakukan?",{"text":114,"@type":110},"Artikel memakai analisis dokumen deskriptif-kualitatif terhadap dokumen primer berjumlah 65 halaman dan mengelompokkan isi ke dalam tema industri TIK, keamanan siber/peperangan elektronik, infrastruktur digital, pengelolaan data, pelayanan pemerintahan, serta integrasi teknologi.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Apa karakteristik model tata kelola TIK yang ditemukan, dan apa keterbatasannya?",{"text":118,"@type":110},"Model yang diusulkan terpusat pada lembaga khusus dengan penekanan kemandirian produksi teknologi, kontrol infrastruktur dan data oleh negara, pembatasan akses terhadap informasi pribadi, serta penggunaan sistem digital untuk berbagai layanan. Keterbatasannya, dokumen bersifat normatif dan preskriptif, bukan laporan empiris sistem yang telah berjalan.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},606643,1792185534,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":71,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141,"preview_page_count":142,"preview_urls":143},5909892210082,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/56001069da27c9f41e8?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1789614185077863061","TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIDALAM KONSEP NEGARA KHILAFAH RASYIDAH  \nANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI DIGITAL, KEAMANAN SIBER, PRIVASI, DAN PELAYANAN PUBLIK  \nPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara negara mengelola pemerintahan, mengembangkan industri, melindungi keamanan, menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengatur hubungan dengan masyarakat. Dokumen Dā’irat Tiknūlūjiyā al-Ma‘lūmāt wa al-Ittiṣālāt fī Dawlat al-Khilāfah al-Rāsyidah yang diterbitkan Hizbut Tahrir pada 2026 menawarkan suaturancangan kebijakan TIK dalam konsep negara Khilafah Rasyidah. Dokumen tersebut memandang TIK bukan semata-mata sebagai perangkat teknis, melainkan sebagai sektor strategis yang berkaitan dengan kemandirian industri, keamanan negara, perlindungan masyarakat, dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pemahaman Islam yang dianut oleh penulisnya. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan struktur pemikiran, prinsip kebijakan, ruang lingkuppenerapan, serta implikasi dan tantangan dari rancangan tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen secara deskriptifkualitatif terhadap dokumen primer sebanyak 65 halaman. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan isi dokumen ke dalam temaindustri TIK, keamanan siber dan peperangan elektronik, infrastruktur digital, pengelolaan data, pelayanan pemerintahan, serta integrasi teknologi pada lembaga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwadokumen mengajukan model tata kelola TIK yang terpusat padasebuah lembaga khusus, menekankan kemandirian produksi teknologi, pengendalian infrastruktur dan data oleh negara, pembatasan akses terhadap informasi pribadi, serta pemanfaatan sistem digital untuk administrasi, peradilan, kesehatan, pendidikan,  \ndan transaksi keuangan. Namun, dokumen tersebut terutama bersifat normatif dan preskriptif. Ia menggambarkan rancangan kebijakanyang diharapkan diterapkan dalam suatu bentuk negara yang diidealkan oleh penerbitnya, bukan laporan empiris mengenai sistem yang telah berjalan. Karena itu, penerapan gagasannya memerlukankajian lebih lanjut mengenai kelayakan teknis, pembiayaan, akuntabilitas, hak masyarakat, keamanan sistem, dan mekanisme pengawasan kekuasaan.  \nKata kunci: teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola digital, Khilafah Rasyidah, keamanan siber, privasi data, kemandirian teknologi, pelayanan publik digital.  \nBAB 1  \nPENDAHULUAN  \n1.1 Latar belakang  \nTeknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting darikehidupan modern. Komputer, perangkat elektronik, jaringan komunikasi, internet, perangkat lunak, pusat data, dan sistem kecerdasan buatan digunakan untuk mengolah informasi, menghubungkan manusia, mengelola kegiatan ekonomi, sertamendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi juga meluas ke sektor-sektor strategis, seperti energi, transportasi, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan administrasi kependudukan. Dokumen yang menjadi objek kajian artikel ini mengawali pembahasannya dengan menegaskan bahwa perkembangan komputasi, sistem informasi, komunikasi, dan jaringan telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Dokumen tersebut juga menyoroti bahwa fasilitas sipil dan militer semakin bergantungpada teknologi digital, termasuk dalam pengelolaan industri, pembangkit energi, komunikasi antarlembaga, dan pengoperasian peralatan militer (Hizbut Tahrir, 2026, hlm. 12–16) .  \nKetergantungan tersebut melahirkan dua persoalan utama. Pertama, negara memerlukan kemampuan untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara teknologi yang digunakan dalamberbagai sektor strategis. Kedua, negara harus mengatur penggunaan teknologi agar tidak menimbulkan kerugian bagimasyarakat maupun mengganggu keberlangsungan fungsipemerintahan.  \nBerdasarkan persoalan tersebut, dokumen Dā’irat Tiknūlūjiyā alMa‘lūmāt wa al-Ittiṣālāt fī Dawlat al-Khilāfah al-Rāsyidah menyusun  \nrancangan kebijakan TIK untuk negara Khilafah Rasyidah sebagaimana dibayangkan oleh Hizbut Tahrir. Dokumen ini tidakhanya membahas ","cbCaiv6uFpbPafrb","https://ap.wps.com/l/cbCaiv6uFpbPafrb","pdf",576174,46,"Indonesian","# BAB 1 PENDAHULUAN\n## 1.1 Latar belakang\n## 1.2 Rumusan masalah\n## 1.3 Tujuan penulisan\n## 1.4 Manfaat penulisan","[{\"question\":\"Apa fokus utama dokumen kebijakan TIK dalam konsep Negara Khilafah Rasyidah?\",\"answer\":\"Dokumen menempatkan TIK sebagai sektor strategis terkait kemandirian industri, keamanan negara, perlindungan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemahaman Islam penerbitnya.\"},{\"question\":\"Bagaimana metode analisis pada artikel ini dilakukan?\",\"answer\":\"Artikel memakai analisis dokumen deskriptif-kualitatif terhadap dokumen primer berjumlah 65 halaman dan mengelompokkan isi ke dalam tema industri TIK, keamanan siber/peperangan elektronik, infrastruktur digital, pengelolaan data, pelayanan pemerintahan, serta integrasi teknologi.\"},{\"question\":\"Apa karakteristik model tata kelola TIK yang ditemukan, dan apa keterbatasannya?\",\"answer\":\"Model yang diusulkan terpusat pada lembaga khusus dengan penekanan kemandirian produksi teknologi, kontrol infrastruktur dan data oleh negara, pembatasan akses terhadap informasi pribadi, serta penggunaan sistem digital untuk berbagai layanan. Keterbatasannya, dokumen bersifat normatif dan preskriptif, bukan laporan empiris sistem yang telah berjalan.\"}]","Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Konsep Negara Khilafah Rasyidah - Analisis Kebijakan Industri Digital, Keamanan Siber, Privasi, dan Pelayanan Publik | PDF",71,5,[144,148,152,156,160],{"page_no":71,"url":145,"width":146,"height":147},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/2566a128782c0852215a1d8e029d7ca8.webp",983,1394,{"page_no":74,"url":149,"width":150,"height":151},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/6ed49e62cdb58e36d553c7fa1ea9ac5b.webp",982,1393,{"page_no":77,"url":153,"width":154,"height":155},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/3d19ff6cf320bc3f7fe74fae4e10b6a3.webp",981,1391,{"page_no":80,"url":157,"width":158,"height":159},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/16be05fb1a20911d6ff5d28957b20b2f.webp",980,1390,{"page_no":142,"url":161,"width":162,"height":163},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/24fc52b17a2a481a837ee66eb2e26045.webp",979,1389]