Buah yang Baik dari Pohon yang Baik - Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika

Sep 10, 2026

Unggah oleh Rowan

Buku ini mengkaji kebijakan penegakan hukum dalam perkara narkotika di Indonesia dengan menyoroti perbedaan kewenangan acara yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dibanding KUHAP. Uraian menekankan batas teknik investigasi dan upaya paksa, termasuk pengambilan serta pengujian sampel, pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan, serta kewenangan penangkapan. Penelitian juga menilai ketidakterincian aturan turunan dan praktik penyidikan yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan UU serta prinsip hak asasi manusia.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman29

Waktu Membaca45 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Nuansa war on drugs dalam UU No. 35 Tahun 2009

Pembahasan

Menegaskan Batas Teknik Investigasi dan Kewenangan Upaya Paksa

Pengambilan dan Pengujian Sampel

Pembelian Terselubung (undercover buying) dan Penyerahan yang Diawasi (controlled delivery)

Kewenangan Penangkapan

Penutup

Referensi

Profil Penulis

Profil ICJR

Buah yang Baik dari Pohon yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika Penulis: Miko Susanto Ginting Penyunting: Maidina Rahmawati Desain Sampul: Elisabeth Garnistia A. Lisensi Hak Cipta: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ISBN: Penerbit: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Phone/Fax:021-7981190 Dipublikasikan pertama kali: Januari 2022 Kata Pengantar Kasus narkotika adalah kasus paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Sehingga, banyak sikap tindak ada aparat pengak menangani perkara narkotikamempengaruhi pola kerja aparat penegak hukum sehari-hari. Kebijakan narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikankewenangan hukum acara secara berbeda, yaitu dengan mengatur penangkapan bisamencapai total 6 hari, berbeda dari KUHAP yang hanya 1 hari atau 24 jam. Selain penangkapan, juga diperkenalkan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan, dengan adanya kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan. Aturan turunan dan praktik penyidikan dan penyelidikan narkotika sayangnya tidak diatur secara rinci dalam tingkat UU, pelaksanaannya bertentangan dengan UU, baik dalam kewenangan pengambilan sample tubuh, teknik penyidikan tertentu. Dalam praktiknya, pada putusan- putusan pengadilan kasus narkotika diketahui metode seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan jamak sekali dilakukan, namun pun pemeriksaan pada ada tidaknya kelengkapan surat perintah pimpinan sama sekali tidak digali. Penelitian ini menggali catatan-catatan terhadap kewenangan hukum acara pada kebijakannarkotika yang perlu diperhatikan. Harapannya, pengaturan dan implementasi kewenanganini dapat dirumuskan dan dijalankan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Selamat Membaca! Erasmus A.T. Napitupulu Direktur Eksekutif ICJR Daftar Isi Daftar Isi .................................................................................................................................... iv 1. Pendahuluan ....................................................................................................................... 1 2. Pembahasan .......................................................................................................................2 2.1. Menegaskan Batas Teknik Investigasi dan Kewenangan Upaya Paksa ..................2 2.2. Pengambilan dan Pengujian Sampel.......................................................................5 2.3. Pembelian Terselubung (undercover buying) dan Penyerahan yang Diawasi (controlled delivery) .............................................................................................. 11 2.4. Kewenangan Penangkapan ...................................................................................16 3. Penutup ............................................................................................................................ 19 Referensi ..................................................................................................................................21 Profil Penulis ............................................................................................................................24 Profil ICJR .................................................................................................................................25 Buah yang Baik dari Pohon yang Baik1 : Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika 1. Pendahuluan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara terang-benderang disusun masih dalam nuansa perang terhadap narkotika (war on drugs) .2 Pernyataan ini dapat dibuktikan secara normatif salah satunya dari konsideran menimbang huruf b Undang-Undang tersebut. Tertulis bahwa selain untuk menjamin keters

Pertanyaan Umum

Apa perbedaan kewenangan penangkapan dalam UU No. 35 Tahun 2009 dibanding KUHAP?

UU No. 35 Tahun 2009 mengatur penangkapan yang dapat mencapai total 6 hari, berbeda dari KUHAP yang membatasi hanya 1 hari atau 24 jam.

Teknik investigasi apa saja yang dibahas dalam buku ini terkait perkara narkotika?

Buku membahas batas teknik investigasi dan upaya paksa, termasuk pembelian terselubung (undercover buying) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta pengambilan dan pengujian sampel.

Masalah apa yang diangkat mengenai aturan turunan dan praktik penyidikan narkotika?

Aturan turunan dan praktik penyidikan/penyelidikan tidak diatur rinci hingga level UU sehingga pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan UU, termasuk dalam aspek teknik penyidikan dan penggalian kelengkapan surat perintah.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Rowan