Peraturan Bupati Gianyar - Nomor 33 Tahun 2017 - Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Gianyar

Sep 2, 2026

Unggah oleh Jiven

Peraturan Bupati Gianyar menetapkan ketentuan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu TK, SD, dan SMP, untuk tahun pelajaran 2017/2018 di Kabupaten Gianyar. Peraturan ini bertujuan menjamin PPDB berjalan objektif, akuntabel, transparan, serta tanpa diskriminasi guna memperluas akses layanan pendidikan. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme daring maupun luring dengan memperhatikan kalender pendidikan, serta mewajibkan pengumuman terbuka terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, biaya, dan hasil penerimaan.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Ketentuan Umum

Tujuan

Tata Cara PPDB

Pelaksanaan

Persyaratan

PROVINSI BALIBUPATI GIANYAR PERATURAN BUPATI GIANYARNOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG # PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI GIANYAR, Menimbang : a.bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada SatuanPendidikan Formal yaitu Taman Kanak -Kanak,Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perludilakukan secara obyektif,akuntabel,transparan dantanpa diskriminasi guna pemenuhan terhadap akseslayanan pendidikan; b.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksud pada huruf a,perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru padaSatuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018; Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayahDaerah -daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Baratdan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang -undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4586)sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang -UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 45,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5670); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4864); 8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 955); 9.Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentangPenerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah Kejuruan,atau bentuk lain yang sederajat(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660); 10.Pedoman Umum Pelaksanaan PPBD Provinsi BaliNomor:422.1/29749/Disdik,Tanggal 10 Mei 2017; MEMUTUSKAN; # Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTADIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PADASATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR. ## BABIKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar 3.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK,adalah salah satubentuk satuan Pendidik

Pertanyaan Umum

PPDB tahun pelajaran 2017/2018 mencakup satuan pendidikan apa saja di Kabupaten Gianyar?

PPDB mencakup penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP pada satuan pendidikan di Kabupaten Gianyar.

Bagaimana pelaksanaan PPDB menurut mekanisme yang digunakan?

PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline), dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Kapan sekolah wajib melaksanakan PPDB dan mengumumkan prosesnya?

Pelaksanaan PPDB dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun. Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan serta informasi PPDB terkait persyaratan, seleksi, dan daya tampung.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Jiven