Peraturan Bupati Garut Nomor 203 Tahun 2023 - Tata Cara Cuti bagi Aparatur Sipil Negara

Sep 10, 2026

Unggah oleh Stanford

Peraturan Bupati Garut Nomor 203 Tahun 2023 mengatur tata cara pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Regulasi ini disusun untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan hak cuti serta menegaskan dasar pertimbangan penetapannya. Dokumen memuat ketentuan umum, termasuk definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, perangkat daerah, pejabat terkait, serta pengertian cuti dan ASN, sebagai landasan penerapan selanjutnya.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman15

Waktu Membaca23 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 203 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian hak cuti bagi Aparatur Sipil Negara, perluditetapkan pengaturan tentang tata cara pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garuttentang Tata Cara Cuti bagi Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahu 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomo 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2016 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9); 11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan P

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penetapan Peraturan Bupati Garut Nomor 203 Tahun 2023?

Memberikan kepastian hukum dalam pemberian hak cuti bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Apa yang dimaksud dengan cuti dalam peraturan ini?

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Siapa saja pejabat yang termasuk dalam pengertian yang diatur pada ketentuan umum?

Peraturan ini menetapkan istilah seperti Bupati, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, atasan langsung, PPK, serta pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Stanford