EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN AKADEMIK DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT - Penelitian

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurora

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di institusi pendidikan pemerintahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Nusa Tenggara Barat menerapkan kebijakan SPBE dalam penyelenggaraan layanan akademik melalui SIAP dan layanan digital terkait. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan SPBE menggunakan enam kriteria Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Temuan menunjukkan dampak positif, namun masih terdapat kendala pada efisiensi infrastruktur TIK, kecukupan fitur, kapasitas SDM, serta mekanisme responsivitas, dan direkomendasikan penguatan kapasitas, perbaikan jaringan, serta evaluasi berkala.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman14

Waktu Membaca22 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Transformasi Digital SPBE

Tujuan Penelitian

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan SPBE di Indonesia

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN AKADEMIK DI INSTITUT PEMERINTAHANDALAM NEGERI KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT Oleh Finalia Putri¹, Fanila Kasmita Kusuma² 1,2Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat [Email:](Email:1 finaliaputri30@gmail.com)[1](Email:1 finaliaputri30@gmail.com)[ finaliaputri30@gmail.com](Email:1 finaliaputri30@gmail.com), [2](2 fanilakasmitakusuma@gmail.com)[ fanilakasmitakusuma@gmail.com](2 fanilakasmitakusuma@gmail.com) Article History: Received: 13-05-2026 Revised: 06-06-2026 Accepted: 18-06-2026 Keywords: Policy Evaluation; SPBE; Academic Services; IPDN; EGovernment Abstract: The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in governmental educational institutions serves as a strategic step toward efficient, transparent, and accountable governance. The Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nusa Tenggara Barat Campus, a government-affiliated university under the Ministry of Home Affairs, has implemented SPBE policy in its academic service delivery. This study aims to evaluate the SPBE policy in academic services at IPDN NTB Campus using William N. Dunn's (2003) six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with nine informants, observation, and documentary analysis. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014), with data validity ensured through source and method triangulation. Results show thatSPBE policy implementation atIPDNNTB Campus has had a positive impact on digital-based academic service effectiveness, particularly through the Sistem Informasi Akademik dan Pelayanan (SIAP). However, challenges remain in ICT infrastructure efficiency, system feature adequacy, human resource capacity, and responsiveness mechanisms. This study recommends strengthening digital capacity of staff, improving network infrastructure, and establishing a structured periodic evaluation mechanism for SPBE implementation within IPDN PENDAHULUAN Transformasi digital sektor publik di Indonesia telah memasuki babak baru sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) . Regulasi ini menjadi tonggak kebijakan nasional yang mengamanatkan seluruh instansi pemerintah termasuk lembaga pendidikan kedinasan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Perpres No. 95 Tahun 2018, Pasal 1) . Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri memiliki posisi strategis dalam mengimplementasikan SPBE. IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu dari tujuh kampus daerah IPDN yang menyelenggarakan pendidikan kader pemerintahan. Kehadiran kampus ini di kawasan Indonesia Tengah menjadikannya penting sebagai motor transformasi digital birokrasi di wilayah NTB. Penyelenggaraan layanan akademik berbasis SPBE di kampus ini mencakup berbagaidimensi: sistem informasi akademik terpadu (SIAP), perpustakaan digital, administrasikeuangan praja, e-learning, hingga sistem penjaminan mutu akademik berbasis daring. Namun dalam praktiknya, implementasi SPBE di institusi pendidikan kedinasan seperti IPDN Kampus NTB menghadapi berbagai tantangan. Kajian Pratama dan Adi (2022) menunjukkan bahwa perguruan tinggi kedinasan umumnya menghadapi kendala berupaketerbatasan infrastruktur TIK, kapasitas SDM yang belum merata, se

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian evaluasi kebijakan SPBE dalam layanan akademik di IPDN Kampus NTB?

Penelitian bertujuan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan SPBE; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis temuan lapangan.

Kriteria evaluasi apa yang digunakan untuk menilai kebijakan SPBE dalam penelitian ini?

Penelitian menggunakan enam kriteria William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, equity (perataan), responsiveness (responsivitas), dan appropriateness (ketepatan).

Metode penelitian dan teknik pengumpulan data apa yang digunakan?

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan, observasi, dan analisis dokumen, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana serta validasi melalui triangulasi sumber dan metode.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurora