Efisiensi Proses Revisi SK Pengangkatan P3K - Studi Kualitatif di Pemerintah Kabupaten Badung

Sep 10, 2026

Unggah oleh Grenda

Proses revisi Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemerintah Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai inefisiensi administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab revisi SK yang berlarut-larut serta mengevaluasi upaya peningkatan efisiensi birokrasi melalui pendekatan deliberatif. Dengan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan keterlambatan akibat kesalahan input data, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, dan belum terintegrasinya sistem informasi, sehingga menuntut solusi berbasis kerangka DIAD.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar belakang reformasi birokrasi dan rekrutmen ASN

P3K sebagai alternatif CPNS

Permasalahan revisi SK P3K di Badung

Relevansi pendekatan deliberatif dan wicked problems

Efisiensi Proses Revisi SK Pengangkatan P3K: Studi Kualitatif di Pemerintah Kabupaten Badung Bara Jones Komang Adi Sastra Wijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. [Correspondence:](Correspondence: barawinfordjones88@gmail.com)[ ](Correspondence: barawinfordjones88@gmail.com)[barawinfordjones88@gmail.com](Correspondence: barawinfordjones88@gmail.com) Abstract The process of revising the Decree (SK) on the appointment of Government Employees with Work Agreements (P3K) in the Badung Regency Government still faces various administrative inefficiencies. This study aims to analyze the factors causing the prolonged revision of the SK and evaluate efforts to improve bureaucratic efficiency through a deliberative approach. Using a qualitative descriptive method, data was collected through interviews, observations, and literature reviews. Findings indicate that delays in SK revision are caused by data entry errors, weak inter-agency coordination, limited human resources, and the lack of integration of information systems. These issues constitute wicked problems, which cannot be resolved through conventional bureaucratic approaches. The application of the DIAD (Deliberative, Inclusive, Adaptive Dialogue) framework and deliberative policy theory is a solution to encourage crossactor dialogue, participatory engagement, and system responsiveness in addressing civil service dynamics. Keywords: bureaucratic efficiency, civil service management, DIAD framework, CPNS, P3K, Deliberative Abstrak Proses revisi Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemerintah Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai inefisiensi administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab revisi SK yang berlarut-larut dan mengevaluasi upayapeningkatan efisiensi birokrasi melalui pendekatan deliberatif. Dengan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa keterlambatan revisi SK disebabkan oleh kesalahan input data, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, serta belum terintegrasinya sistem informasi. Permasalahan ini termasuk wicked problem, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan birokrasi konvensional. Penerapan kerangka DIAD (Deliberative, Inclusive, Adaptive Dialogue) dan teori kebijakan deliberatif menjadi solusi untuk mendorong dialog lintas aktor, pelibatan partisipatif, dan responsivitas sistem dalam mengatasi dinamika kepegawaian. Keywords: efisiensi birokrasi, manajemen kepegawaian, DIAD framework, CPNS, P3K, Deliberative 1. Pendahuluan Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan proses jangka panjang yang diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu aspek krusial dari reformasi ini adalah penataan manajemen sumber daya manusia aparatur negara, khususnya melalui sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan dan objektif. Dalam konteks ini, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hadir sebagai alternatif dari formasi CPNS untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja profesional di sektor publik yang mendesak, seperti guru, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya. Skema P3K secara substansial diharapkan mampu menjawab persoalan klasik dalam birokrasi Indonesia, yaitu kekosongan formasi teknis dan lemahnya distribusi aparatur di daerah. Pemerintah pusat telah mengalokasikan kuota besar P3K dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat pelayanan publik. Akan tetapi, dalam tataran implementasi di daerah, pelaksanaan kebijakan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan administratif yang cukup serius. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol di berbagai daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, adalah proses perbaikan atau revisi Surat Keputusan (SK) pengangkatan P3K yang b

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian terkait revisi SK pengangkatan P3K di Pemerintah Kabupaten Badung?

Penelitian bertujuan menganalisis faktor penyebab revisi SK yang berlarut-larut serta mengevaluasi upaya peningkatan efisiensi birokrasi melalui pendekatan deliberatif.

Metode apa yang digunakan dalam penelitian ini?

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Apa saja faktor penyebab keterlambatan revisi SK P3K menurut temuan penelitian?

Keterlambatan disebabkan oleh kesalahan input data, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, serta belum terintegrasinya sistem informasi.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Grenda