Keputusan Gubernur Jawa Timur - Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur - Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025 - 2025

Sep 20, 2026

Keputusan Gubernur Jawa Timur menetapkan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/320/KPTS/013/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025. Perubahan dilakukan untuk memutakhirkan komponen standar harga satuan barang yang belum tercantum dalam lampiran keputusan sebelumnya. Keputusan mencantumkan dasar hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta mengesahkan ketentuan perubahan yang berlaku sesuai tanggal penetapan di Surabaya.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman294

Waktu Membaca7 jam 33 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Dasar pertimbangan perubahan

Mengingat

Ketentuan peraturan perundang-undangan

Memutuskan

Penetapan perubahan

Ketentuan mulai berlaku

Penetapan

Tanggal dan tempat penetapan

Lampiran

Standar harga satuan barang

Persediaan

SALINAN GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR [100.3.3.1/777/013/2025](100.3.3.1/777/013/2025) TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR [100.3.3.1/320/KPTS/013/2024](100.3.3.1/320/KPTS/013/2024) TENTANGSTANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2025 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir komponen standar hargasatuan barang yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3. 1/320/KPTS/013/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukanpemutakhiran data pada komponen tersebut dengan melakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3. 1/320/KPTS/013/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868); 3. Peraturan - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) -2- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pemb

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya keputusan ini?

Untuk memutakhirkan komponen standar harga satuan barang yang belum tercantum dalam lampiran keputusan sebelumnya agar dilakukan perubahan pada standar harga Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mengubah keputusan yang nomor berapa?

Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/320/KPTS/013/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025.

Apa yang ditetapkan dalam bagian Lampiran?

Lampiran memuat Standar Harga Satuan Barang, termasuk klasifikasi seperti “Persediaan” beserta tabel kode dan uraian barang, spesifikasi, satuan, dan harga.

Sep 20, 2026

Unggah oleh 4398046744996