E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter - Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Abstrak dan Analisis Konten

Sep 10, 2026

Artikel ini menganalisis konten e-demokrasi yang terbentuk dalam media sosial Twitter melalui studi polemik publik terkait pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Data dihimpun dari Twitter sebanyak 7.789 tweet dan komentar pada 27 September hingga 2 Oktober 2021, kemudian dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus. Tweet diklasifikasikan ke lima kategori dan dipetakan berdasarkan sentimen positif, netral, serta negatif. Hasil menunjukkan dominasi kategori Impresi dengan pola serang-menyarang dan pelabelan antar kelompok, serta peran opinion leaders yang banyak berasal dari influencer, media massa, dan aktivis antikorupsi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman18

Waktu Membaca28 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Konsep e-demokrasi dan ruang publik digital

Polarisasi dan pengaruh perdebatan di media sosial

Latar isu pemecatan pegawai KPK dan TWK

E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter: Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Iqbal Khatami 1, Novi Kurnia2 Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada [Email:](Email: muhammadiqbalkhatami@mail.ugm.ac.id)[ ](Email: muhammadiqbalkhatami@mail.ugm.ac.id)[muhammadiqbalkhatami@mail.ugm.ac.id](Email: muhammadiqbalkhatami@mail.ugm.ac.id) Diterima: 24 November 2021 Disetujui: 14 Januari 2022 Diterbitkan: 16 Februari 2022 Abstrak Artikel ini memuat analisis konten e-demokrasi yang terbangun dalam media sosial Twitter. Penelitimelihatfenomena polemik publik dalam terhadap isupemecatan Pegawai KPK RI yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Data diambil dari Twitter dengan total mencapai 7789 tweet dankomentar dikumpulkan dalam rentang tanggal 27 September hingga 2 Oktober 2021. Analisis data menggunakan Software Nvivo 12 Plus. Tweet diklasifikasikan ke dalam lima kategori yakni Logika dan Analisis, Menyebut Pemerintah, Informasi, Kekhawatiran dan Impresi. Tweet kemudian didistribusikan ke dalam sentimen positif, netral dan negatif untuk melihat peta perdebatan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan perdebatan banyak terjadi dengan kategori Impresi yakni didominasi oleh perdebatan saling serang hingga labelling antar kelompok. Opinion leaders dalamperdebatan ini didominasi oleh akun influencer, media massa, dan aktivis anti korupsi. Kata Kunci: KPK, Analisis konten, e-Demokrasi, Sentimen, Twitter Abstract This article contains an analysis of the e-democracy content that is built on Twitter social media. Researchers look at the phenomenon of public polemic on the issue of the dismissal of Indonesian KPK employees who do not pass the National Insight Test. Data is taken from Twitter with a total of 7789 tweets collected in the range from September 27 to October 2, 2021. Data analysis uses Nvivo 12 Plus Software. Tweets are classified into five categories namely Logic and Analytics, Mentions Government, Information, Concerns and Impressions. Tweets are then distributed into positive, neutral and negative sentiments to see a map of the public polemics. The results show that many debates occur in the Impression category, which is dominated by attack each other to labeling between groups. Opinion leaders in this polemics are dominated by influencer accounts, mass media, and anti-corruption activists. Keywords: KPK, Content Analysis, e-Democracy, Sentiment, Twitter. PENDAHULUAN Kehadiran media sosial mengubah cara penyebaran informasi menjadi semakin deras dan tak terbendung. Barber (2003) menyebutkan bahwa internet menjadi medium komunikasi alternatif yang demokratis sehingga memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan bersuaratanpa adanya perantara. Batasan-batasan yang membentang semakin menipis dan menentang pola komunikasi hierarkis dalam sistem politik. Meskipun dalam praktiknya masih banyak tantangan seperti adanya represifitas yang terjadi dalam ruang-ruang digital, namun kehadiran internet dapat semakin memperkuat relasi antar masyarakat sipil dalam berpolitik dan berdemokrasi di dalam ruang publik. Dari fenomena ini, lahirlah kemudian istilah demokrasi digital (e-democracy) (Alwajih 2014) . Secara garis besar, yang membedakan konsep demokrasi secara umum dengan edemokrasi adalah adanya fasilitas teknologi yang dimanfaatkan sebagai medium dalam terjadinya proses demokrasi. Namun, E-demokrasi tidak dapat dilihat sebagai sistem tunggal yang berdiri sendiri, ia juga terikat dengan berbagai sistem di dalam pemerintahan sebuah negara dan beragam kultur di tengah masyarakat. E-demokrasi tidak sebatas mengintegrasikan media digital ke dalam sistem demokrasi guna memfasilitasi partisipasi masyarakat, karena media digital hanya sebatas medium dan bukan solusi sesungguhnya. Media elektronik dan digital tidak akan mempunyai makna sosial jika tidak diintegrasikan secara maksimal dengan sistem yang ada (Asenbaum 2018) . Demokratisasi di ruang sibermendo

Pertanyaan Umum

Bagaimana penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari Twitter?

Data dikumpulkan dari Twitter sebanyak 7.789 tweet dan komentar pada rentang 27 September hingga 2 Oktober 2021. Analisis menggunakan Software Nvivo 12 Plus untuk mengolah dan memetakan konten serta sentimen.

Kategori apa saja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tweet dalam perdebatan polemik?

Tweet diklasifikasikan ke lima kategori: Logika dan Analisis, Menyebut Pemerintah, Informasi, Kekhawatiran, serta Impresi. Pembagian ini digunakan untuk melihat pola isi perdebatan.

Sentimen dan kategori apa yang paling dominan dalam perdebatan tersebut?

Hasil penelitian menunjukkan perdebatan banyak terjadi pada kategori Impresi, yang didominasi serang-menyarang dan labelling antar kelompok. Tweet kemudian dipetakan ke sentimen positif, netral, dan negatif untuk menggambarkan arah opini.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Evangeline