E-Coops-Day - Jurnal Ilmiah Abdimas - Vol. 7 No. 2 - Implementasi Prinsip Perkoperasian Sebagai Dasar Penguatan Tata Kelola Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

Sep 10, 2026

Unggah oleh Finn

Penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), namun keterbatasan literasi perkoperasian pada pengurus baru dapat memicu kegagalan tata kelola. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memperkuat tata kelola pengurus KDMP di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, melalui bimbingan teknis berbasis prinsip-prinsip perkoperasian yang interaktif dan partisipatif. Materi mencakup karakter organisasi koperasi, dual identity anggota, serta implementasi prinsip berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992. Hasil menunjukkan rekonstruksi paradigma pengurus, peningkatan pemahaman peran ganda anggota, dan kesiapan kapasitas manajemen menyusun alur operasional awal yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan perlunya sinergi serta pemantauan berkala.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman8

Waktu Membaca12 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Penguatan ekonomi desa dan kebutuhan kelembagaan

Kebijakan Inpres No. 9 Tahun 2025 terkait KDMP

Pentingnya kesiapan SDM dan kapasitas manajerial pengurus

Kesenjangan literasi perkoperasian dan risiko kegagalan tata kelola

Tantangan membedakan koperasi vs badan usaha non-koperasi

Konsep peran ganda anggota koperasi

E-Coops-Day JURNAL ILMIAH ABDIMAS P-ISSN: 2722-3485, E-ISSN: 2776-3803 Vol. 7 No. 2, Agustus 2026 Lely Savitri Dewi, dkk: Implementasi Prinsip Perkoperasian Sebagai Dasar Penguatan …291 Implementasi Prinsip Perkoperasian Sebagai Dasar Penguatan Tata Kelola Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Lely Savitri Dewi1, Riska Nurul Fauziyah2, Mochamad Zulfan Aliansyah3, Salma Nur Salsabila4, Abdilah Baqir5, Mahesa Daffa Rizq Zulfiansyah6 1,2,3,4,5,6 Universitas Koperasi Indonesia [lelysavitridewi@ikopin.ac.id](lelysavitridewi@ikopin.ac.id1)[1](lelysavitridewi@ikopin.ac.id1) ABSTRAK Program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan langkah strategis nasional dalam mempercepat kemandirian ekonomi desa. Namun, keterbatasan literasi perkoperasian pada jajaran pengurus baru berpotensi memicu kegagalan tata kelola. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pengurus KDMP di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, melalui bimbingan teknis (Bimtek) berbasis prinsip-prinsip perkoperasian. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah Bimtek yang interaktif dan partisipatif dengan melibatkanjajaran pengurus dan pengawas KDMP sebagai mitra sasaran. Rangkaian materi yang disampaikan mencakup karakteristik organisasi koperasi, konsep dual identity anggota, serta implementasi prinsip perkoperasian berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992. Hasil kegiatan menunjukkan adanya rekonstruksi paradigma pengurus dalam membedakan orientasi koperasidengan badan usaha non-koperasi, peningkatan pemahaman mengenai peran ganda anggota, sertaterbentuknya kesiapan kapasitas manajemen dalam menyusun draf awal alur operasional dasar yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sinergi dan pemantauan berkala diperlukan agar implementasi pilar-pilar perkoperasian ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Kata Kunci: Tata Kelola, Prinsip Perkoperasian, Koperasi Desa Merah Putih ABSTRACT The establishment of the Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) is a national strategic initiative to accelerate rural economic independence. However, the limited cooperative literacy among newly appointed board members poses a significant risk of governance failure. This community service activity aims to strengthen the governance of KDMP management in Sukaresmi District, Garut Regency, through technical guidance (Bimtek) based on cooperative principles. The implementation method utilized an interactive and participatory Bimtek involving the board of directors and supervisors of KDMP as target partners. The core materials delivered included the characteristics of cooperative organizations, the dual identity concept of members, and the implementation of cooperative principles pursuant to Law No. 25 of 1992. The results demonstrated a paradigm shift among board members in distinguishing cooperative orientations from noncooperative entities, improved understanding of members' dual roles, and enhanced management capacity in compiling initial drafts of clean, transparent, and accountable basic operational workflows. Sustained synergy and regular monitoring are vital to ensure the long-term implementation of these cooperative pillars. Keywords: Governance, Cooperative Principles, KoperasiDesa Merah Putih I. PENDAHULUAN Penguatan ekonomi desa merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan ekonomidaerah. Kemandirian ekonomi desa dilakukan sebagai upaya untuk menekan kesenjangan, 292 E-Coops-Day, Vol. 7 No. 2, Agustus: 291 – 298 E-ISSN: 2776-3803, P-ISSN: 2722-3485 menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi urbanisasi, serta mengentaskan kemiskinan secaramerata (Sasongko, 2022) . Pada penerapannya, basis ekonomi desa di Indonesia beranekaragam yang diantaranya (1) pertanian dan pangan; (2) pariwisata desa; (3) industri kreatif; dan (4) kelautan dan perikanan. Dalam mengonsolidasikan berbagai potensi basis ekonomi desa yang dimaksud, dibutuhkan kelembagaan ekonomi yang kuat. Se

Pertanyaan Umum

Apa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat dalam dokumen ini?

Memperkuat tata kelola pengurus KDMP di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, melalui bimbingan teknis berbasis prinsip-prinsip perkoperasian.

Mengapa keterbatasan literasi perkoperasian pengurus baru menjadi risiko?

Karena dapat memicu kegagalan tata kelola, terutama saat pemahaman teknis tentang tata kelola kelembagaan, pembagian tugas, serta mekanisme hak dan kewajiban anggota masih kurang.

Apa saja materi utama yang disampaikan dalam bimbingan teknis?

Materi mencakup karakteristik organisasi koperasi, konsep dual identity anggota, serta implementasi prinsip perkoperasian berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Finn